TIMIKA | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua, Reynold Ubra menjelaskan, tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan dikurangi sebanyak 300 orang pada validasi dan verifikasi tenaga honorer di awal 2022.
Hal ini sempat menuai protes dari sejumlah tenaga kesehatan yang diberhentikan.
Kata Reynold, yang menilai kinerja dari tenaga kesehatan (honor/kontrak) adalah kepala Puskesmas. “Mereka yang menilai kemudian mengusulkan ke dinas, kemudian dinas melanjutkan ke BKD untuk dipanggil kembali dan menerima SK,”
“Tentu saja rasionalisasi yang dilakukan di puskesmas itu disesuaikan dengan analisa beban kerja. Menurut penilaian kepala puskesmas kalau Nakes itu tidak dibutuhkan, maka bisa saja diputus kontrak kerja atau diserahkan ke dinas kesehatan untuk dilakukan rotasi ke Yankes yang lain yang membutuhkan,” kata Reynold kepada wartawan di Mile 32, Selasa (12/4/2022).
Reynold mengakui daftar nama Nakes yang dipanggil kembali untuk bekerja terhitung 1 April 2022, ada yang tidak sesuai dengan yang diusulkan.
“Inilah yang kita akan diskusikan untuk kembali melihat. Memang untuk tenaga kesehatan kita tidak bisa samakan dengan tenaga di OPD lain, karena selain geografi kemudian kita juga lihat kebutuhan terkait dengan jenis tenaga dan juga kita lihat di era jaminan kesehatan nasional ini harus dipenuhi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Namun ia terus berusaha untuk mencari solusi dan mereview kembali bersama-sama dengan tim dari BKD.
“Saya kira ini tinggal duduk bersama satu meja untuk mendiskusikannya,” ungkapnya.
Memang kata Reynold, persoalannya adalah hasil evaluasi tim anggaran Provinsi Papua, pembiayaan kesehatan menghabiskan dana Rp200 miliar lebih sementara program hanya Rp100 miliar lebih.
“200 Miliar itu untuk membayar gaji tenaga saja, bayangkan saja kalau dengan kita lihat jumlah tenaga yang sudah mencapai 1000 lebih. Sekarang kan TPP sudah naik tidak hanya berdasarkan jenis tapi tempat atau jarak jauh, sangat sulit, sulit, dan mudah itu kan terjadi kenaikan. Hal itu mengakibatkan belanja pegawai akan lebih tinggi dibanding belanja kesehatan,” kata Reynold.
Tahun lalu honorer nakes berjumlah 869, kini sesuai SK tersisa 500 orang. Reynold mengatakan dengan angka ini pihaknya juga belum bisa memastikan apakah pelayanan kesehatan akan efektif atau tidak sebab SK baru diserahkan dan honorer baru mulai bekerja.
“Ini memang harus didiskusikan sama-sama karena kalau kita lihat kebutuhan tenaga kesehatan harus mengikuti beberapa skenario yang telah ditetapkan, semisal, melihat kepadatan penduduk, melihat geografis dan dari pengembangan. Sekarang ini kan ada pengembangan pelayanan kesehatan. Tentu membutuhkan tenaga, jadi seperti itu yang kita lihat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan