JAYAPURA | Panitia Besar PON XX Papua menyikapi soal ketidakterbukaan anggaran seperti yang disampaikan Ketua PB PON Sub Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano.
Wakil Sekretaris Bidang Humas dan PPM PB PON Papua Kadkis Matdoan membantah hal tersebut.
Dikatakan, anggaran yang ada di PB PON terutama ditiap bidang akan dibagikan kepada klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.
“Kan saat ini tim keuangan PB PON semua sudah turun ke klaster. Anggaran yang ada di PB PON, terutama di bidang akan dibagi rata ke tiap klaster karena pelaksanaan PON itu yang kerjakan Sub bukan PB PON,” kata Kadkis ketika dikonfirmasi, Senin (24/05/2021).
“Maka itu, PB PON akan membicarakan ulang terkait RKA induk untuk membagi dana itu, jadi PB itu terbuka. Selama ini gunakan anggaran itu terkait dengan urusan internal bidang, teman-teman di Sub itu ada anggaran sesuai kebutuhan, seperti akomodasi, transportasi dan lainnya,” tambahnya.
Asiz Matdoan panggilan akrabnya kembali menegaskan anggaran induk itu akan di bagikan berdasarkan kebutuhan dari Sub PB tiap kluster PON.
“Misalnya kalau rasa kurang bertemu, bicara ke pimpinan. Tapi tidak apa-apa wajar bicara di media, kita terima demi kesuksesan PON. Mungkin sampai sekarang belum duduk baik-baik bersama pimpinan PB PON, tapi itu masukan baik dan saya pikir ada dana untuk Kota dan kluster lain,” jelasnya.
Kata Asiz, apa yang disampaikan ini juga ditegaskan oleh Ketua Harian PB PON Yunus Wonda bahwa dana bidang, terkecuali bidang upacara akan dibagikan ke Sub PB PON berdasarkan kebutuhan yang diminta untuk sukseskan PON.
“Semua dana bidang terkecuali bidang upacara itu tetap di PB, sementara 16 bidang itu akan dibagi ke Sub sesuai kebutuhan. Kita mau laksanakan PON, event Nasional, tapi hajatannya Negara yang dilaksanakan oleh tuan rumah Papua, jadi mari kita bekerja satu hati, supaya PON itu sukses administrasi, penyelenggara dan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Klaster Kota Jayapura menolak menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 mendatang.
Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, penolakan itu dikarenakan tidak ada keterbukaan soal anggaran oleh Panitia Besar PON XX Papua.
BTM panggilan akrabnya menilai ketidakterbukaan PB PON soal Rencana Kerja Anggaran (RKA), padahal klaster Kota Jayapura menjadi salah satu klaster yang akan mempertandingkan 16 cabang olahraga.
Bahkan BTM mengakui tidak terbuka RKA milik PB PON sejak dilakukannya rapat bersama tiap bidang bersama Sub PB Kota Jayapura.
- Tag :
- Klaster PON,
- PON Papua,
- PON XX
Tinggalkan Balasan