TIMIKA | Komisi III DPRI melakukan rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), Senin (5/9/2022).
Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengusulkan kenaikan anggaran Polri khususnya untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Johan menyebut, salah satu instrumen dari program Kamtibmas yang perlu mendapat perhatian serius adalah kesejahteraan personel Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas).
“Terkait program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, saya usul untuk kenaikan insentif Bhabinkamtibmas,” kata mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo ini.
Menurut Johan, Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok, terutama di luar pulau Jawa.
“Tugasnya mungkin sangat berat, karena itu saya usul program pemeliharaan keamanan yang Rp17 triliun paling tidak juga dialokasikan untuk penambahan insentif bagi Bhabinkamtibmas,” kata Johan.
Menanggapi Johan Budi, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono, mengatakan terkait insentif Bhabinkamtibmas sudah diusulkan Rp1,7 triliun termasuk dalam usulan tambahan anggaran tahun 2023.
Komjen Gatot Eddy merinci, insentif personel Bhabinkamtibmas diusulkan dari sebelumnya Rp65 ribu menjadi Rp265 ribu.
“Usulan termasuk dalam tambahan Rp23 triliun kalau memang dapat (diakomodir),” kata Gatot.
Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, diketahui Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp23 triliun dari RAPBN tahun 2023 sebesar Rp107 triliun menjadi Rp130 triliun.
- Tag :
- DPR RI,
- Insentif Bhabinkamtibmas,
- Polri
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis