Jengah dengan Persoalan Minyak Tanah, DPRD Mimika Ajak Diseprindag dan Pertamina RDP

Suasana RDP antara Komisi B DPRD Mimika dengan Disperindag dan PT Pertamina Patra Niaga (Pertamina Jober Mimika) di gedung serbaguna kantor DPRD Mimika, Selasa (14/3/2023) (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)
Suasana RDP antara Komisi B DPRD Mimika dengan Disperindag dan PT Pertamina Patra Niaga (Pertamina Jober Mimika) di gedung serbaguna kantor DPRD Mimika, Selasa (14/3/2023) (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)

TIMIKA | Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Pertamina Jober Mimika.

RDP digelar di Gedung Serba Guna DPRD Mimika pada Selasa (14/3/2023) dihadiri Perwakilan Pertamina Jober Mimika Nanda Septiantoro dan Kepala Disperindag Petrus Pali Ambaa.

Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Karupukaro mengungkapkan RDP yang digelar karena banyaknya keluhan masyarakat berkaitan dengan minyak tanah.

“Banyak terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dan pelanggaran di lapangan, sehingga perlu dilakukan pengawasan mulai dari distribusi hingga penyaluran,” katanya dalam rapat.

Nurman Karupukaro menekankan agar Diseprindag segera membuat SK penentuan HET dan pengawasan pendistribusian yang melibatkan Kejaksaan, Kepala Kampung, Pertamina, juga pihak terkait lain.

Selain itu Disperindag juga diminta melakukan rapat dengan semua distrik tentang regulasi terbaru soal penataan tempat atau pangkalan.

Selanjutnya, Sekretaris Komisi B Rizal Pata’dan mempertanyakan banyak pangkalan yang tersebar tidak sesuai dengan sebaran masyarakat. Bahkan terdapat pangkalan minyak tanah berdekatan pada satu kelurahan dan distrik, sehingga terkesan berjubel di satu titik.

“Coba ditata ulang terkait pangkalan, banyak pangkalan berdekatan di satu wilayah, tapi di lokasi yang lain justru tidak ada pangkalan,” tegasnya.

Selain itu ada juga fenomena dimana harga minyak tanah di pangkalan berbeda dengan saat penyaluran ke masyarakat.

Menurut Rizal fenomena tersebut harus disikapi dewan dengan membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani hal tersebut.

“Rasanya kita memang harus turun langsung ke lapangan, kalau perlu kita bentuk pansus, di pangkalan sudah ditetapkan Rp5000 dalam kota, tapi kenyataan di pangkalan ada yang jual harga 10.000,” ungkapnya.

Rizal juga menyoroti pendistribusian dari pangkalan yang dilakukan dalam waktu terbatas, sehingga terjadi antrian panjang.

Advertisements

“Jangan seperti itu, akhirnya antri panjang, kasihan para ibu-ibu ini, waktu habis hanya untuk antri minyak tanah,” ujarnya.

Soal pangkalan yang tidak tertata juga diamini Anggota Komisi B lainnya Samuel Bunai. Menurutnya minyak tanah adalah kebutuhan dasar masyarakat, seharusnya lebih ditata dalam pembagian pangkalan, sehingga distribusi bisa merata.

Samuel menilai tidak tertatanya pangkalan akan memicu adanya penyelewengan dari pangkalan.

Advertisements

“Di lapangan banyak permainan, pemerataan ini harus kita lakukan, kalau bisa kedepan pemerataan harus dilakukan, kalau di dalam kota saja tidak perhatikan bagaimana dengan di pegunungan dan pesisir, ini harus melalui perencanaan yang matang,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Lexy David Linturan menambahkan selain soal pangkalan, pendistribusian dari pertamina ke agen hingga pangkalan ke masyarakat harus dilakukan pengawasan dengan melibatkan DPRD hingga aparat kampung.

Menurutnya, Disperindag harus mengajak pemerintahan tingkat distrik, kelurahan hingga kampung bersama dengan pihak terkait lain mengawasi hal tersebut.

Advertisements

Selain distribusi, Lexi mempertanyakan bagaimana minyak tanah bisa dijual eceran dan hal itu tidak kunjung ditertibkan oleh Disperindag.

“Begitu juga dengan eceran, kenapa minyak tanah yang dijual eceran ini tidak ditertibkan,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan dari dewan, Kepala Disperindag Mimika Petrus Pali Ambaa mengatakan soal pengawasan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.

Petrus mengklaim kolaborasi itu sudah dilakukan dengan melibatkan para lurah atau kepala kampung dalam melakukan pengawasan saat minyak tiba di lokasi.

Advertisements

“Saya sudah sampaikan ke pangkalan untuk jangan dipersulit dan agar tidak menaikkan harga yang sudah ditetapkan sesuai HET,” tegasnya.

Bahkan kata Petrus pihaknya sudahbturun mengawasi langsung berkaitan dengan distribusi, dan apabila ditemukan kecurangan pihaknya lanngsung menghubungi Pertamina untuk segera dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Mengenai pemerataan pangkalan Petrus menyebutkan Disperindag akan bekerjasama dengan kelurahan untuk melakukan pendataan penduduk, apabila di lokasi tersebut belum terdapat pangkalan minyak tanah.

Sementara terkait pendistribusian minyak tanah ke daerah Pegunungan dan Pesisir, perlu ditentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebelum pendistribusian dilakukan. Saat ini Disperindag sedang menyiapkan draf peraturan penentuan harga eceran tersebut .

Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Nanda Septiantoro menjelaskan jatah minyak tanah di pangkalan menurut Pertamina telah disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut, sehingga jumlah minyak di Pangkalan bervariasi mulai dari 3-5 KL.

“Dari 6 distrik paling banyak Mimika Baru,” ujarnya.

Dijelaskan, proses pendistribusian Pertamina dimulai melalui agen, setelah itu agen mendistribusikan ke tiap pangkalan. Karena agen tidak boleh menyalurkan langsung ke masyarakat, sehingga penyaluran melalui pangkalan.

“Pangkalan juga sudah harus mentaati aturan, apabila melanggar maka di PHU,” jelas Nanda.

Menurut Nanda pada tahun 2022, pihaknya telah melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan yang berbuat kecurangan seperti tidak menyalurkan langsung ke masyarakat, dan harga minyak tanah dijual melebihi HET.

“Sepanjang tahun 2022 kami sudah lakukan PHU sebanyak 8 pangkalan,”

Nanda juga menjelaskan pihaknya tidak dapat mengirimkan minyak tanah ke wilayah pegunungan dan pesisir karena hingga saat ini HET belum ditentukan oleh Disperindag.

penulis : Fachruddin Aji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan