seputarpapua.com

Kadinkes Tambrauw Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pusling Rp2 Miliar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
KONPERS – Kejari Sorong rilis empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan speed boat Dinkes Tambrauw tahun 2016 dalam konferensi pers, Senin (15/3/2021). (Foto: Ist/Charles)

SORONG | Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Papua Barat menetapkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan speed boat untuk Puskesmas Keliling (Pusling) tahun anggaran 2016.

PT selaku Plt Kadis Kesehatan ditetapkan tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu EB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YAW selaku rekanan atau pihak ketiga dan KK selaku staf dari pihak ketiga.

“PT ketika itu selaku kuasa Pengguna Anggaran berinisial saat menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan Tambrauw,” kata Kajari Sorong Erwin Saragih dalam konferensi pers, Senin (15/03/2021).

Erwin Saragih menerangkan, dugaan tindak pidana terjadi dalam program puskesmas keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw dalam bentuk pengadaan speed boat.

Ia menjelaskan, proyek pengadaan puskesmas keliling Dinkes Tambrauw tahun anggaran 2016 dikerjakan oleh YAW selaku direktur CV R, padahal proyek tersebut tidak pernah melalui proses pelelangan.

Sebagai kuasa pengguna anggaran, PT menunjuk CV R sebagai pemenang lelang proyek. Dimana dalam progres pencairan anggaran dilakukan 4 tahap.

Pencairan tahap pertama sebesar Rp653.526.000, tahap kedua sebesar Rp653 .526.000, tahap ketiga sebesar Rp653.526.000 dan pencairan terakhir sebesar Rp57.183.000.

Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, dari pagu anggaran sebesar Rp2,1 miliar, kegiatan pengadaan 1 unit speedboat pusling diduga merugikan negara sebesar Rp1.950.670.090.

“Keempat tersangka akan dijerat dengan pasal 2 junto pasal 8 UU No 20 tahun 2001, tentang perubahan terhadap UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara minimal empat tahun,” jelasnya.

Hingga kini Kejaksaan belum menahan keempat tersangka dengan alasan mereka kooperatif dalam menjalani pemeriksaan.

“Syarat untuk penahanan yaitu seperti tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Nanti akan ada pendapat dari tim penyidik kepada saya,” pungkas Kajari. (*Crl)

 

Editor: Sevianto
Berita Terkait
Baca Juga