Kantor Distrik Apalapsili Dipalang, Bupati Yalimo Diminta Tanggungjawab

Pintu Kantor Distrik Apahapsil, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan dipalang oleh warga, Senin (20/3/2023). (Foto: Amin Momiage/Seputarpapua)
Pintu Kantor Distrik Apahapsil, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan dipalang oleh warga, Senin (20/3/2023). (Foto: Amin Momiage/Seputarpapua)

YALIMO | Masyarakat Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan melakukan aksi pemalangan Kantor Distrik Apalapsili, Senin (20/3/2023).

Aksi palang tersebut dilakukan lantaran masyarakat menilai dalam proses pelantikan pejabat eselon setingkat kepala distrik (Kadistrik), tidak terdapat pemerataan untuk lima distrik di Kabupaten Yalimo, mulai Distrik Apalapsili, Elelim, Benawa, Welarek dan Abenaho.

Karena itu, masyarakat Apalapsili meminta Bupati Yalimo bertangungjawab untuk itu, lantaran mereka merasa ada diskriminasi dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Yalimo, tak ada netralisasi pembagian dalam penempatan pejabat melalui pelantikan sejumlah pejabat eselon setingkat kadistrik.

“Kami menilai cacat dan tidak profesional. Karena dalam kepemimpinan ini, terjadi gesekan. Pelantikan dan pemberian SK terjadi pengulangan dua kali, dan merasa dirugikan kepada pihak-pihak yang namanya keluar namun dalam proses yang kedua nama-nama tidak keluar dan tidak diberikan SK,” ungkap Yali Faluk, warga yang terlibat dalam aksi pemalangan ini kepada awak media.

Menurutnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan itu meminta Bupati dan Wakil Bupati Yalimo yang notabene dipilih dan diangkat oleh rakyat, adalah untuk kepentingan rakyat serta keutuhan wilayah 5 distrik yang ada.

“Kami merasa dikecewakan, sebab Yalimo hadir berdasarkan otonomi khusus (Otsus). Keberpihakan kepada orang asli Papua tidak di implementasikan oleh pimpinan kita dalam proses pelantikan ini,” kesalnya.

Dengan begitu, Bupati Yalimo diminta segera merevisi SK dan melakukan pelantikan pejabat secara merata sesuai dengan wilayah 5 distrik di Kabupaten Yalimo.

“Pemalangan ini agar pihak-pihak yang ikut campur dalam sistem pemerintahan ini, dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan apa yang mereka lakukan,” ujarnya.

Jika perubahan tidak dilakukan, warga mengancam bahwa aktivitas pemerintahan di Kabupaten Yalimo tak akan berjalan baik.

“Sejak pelantikan itu dilakukan, hingga hari ini tidak ada aktivitas di pemerintahan Yalimo,” tegasnya.

penulis : Amin Momiage

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *