TIMIKA | Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Papua Tengah, Junaidi Nur, mengatakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2023 masih menunggu instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Dimana pada tahun 2023 ini, pihaknya baru akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) BPNT.
“Tahun ini (2023) kami baru menerima data bansos sembako (BPNT), itu kan masih ada di tahun 2023 ini, tapi datanya masih sebagian,” ungkap Junaidi yang ditemui seputarpapua.com di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (9/3/2023).
Ia melanjutkan, untuk gelombang pertama, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kepada Kantor Pos Mimika baru sebagian.
“Datanya masih sebagian, jumlahnya baru sekitar 13.000 (KPM), masih banyak yang belum masuk di kami. Kemungkinan bertambah, Mimika Baru saja itu baru empat kelurahan yang masuk,” ungkapnya.
Rencananya jika semua data telah masuk ke Kantor Pos Mimika, maka penyaluran akan dilakukan pada Senin mendatang. Tetapi, kata Junaidi, tidak menutup kemungkinan penyaluran akan dilakukan di wilayah kota terlebih dahulu.
“KPM akan menerima total sebesar Rp600.000 karena dibagikan per triwulan atau periode Januari, Februari, Maret. Per bulannya Rp200.000. Kalau memang disuruh bayarkan yang ada dulu (dalam kota) sambil menunggu keputusan, bagaimana nanti penyaluran ke distrik wilayah perairan dan pegunungan,” jelasnya.
Menurut dia khusus bantuan BBM dan Minyak Goreng kemungkinan tidak akan ada di tahun 2023 ini.
“BLT BBM kan sifatnya adaptif (menyesuaikan keadaan) kalau tidak ada kejadian apa-apa, ya tidak ada,” katanya.
Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kata Juna, menurut informasi akan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Informasinya kemarin (PKH) melalui himbara, jadi dikembalikan seperti sebelumnya. Kalau pun lewat kita (PT Pos), itu hanya di 83 kota/kabupaten termasuk Mimika,” paparnya.
Sementara itu dikutip dari situs resmi Kemensos RI, Kemensos dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyepakati skema penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk masyarakat melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam skema ini, disepakati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dekat dengan bank dapat mengambil bantuan secara cash di cabang atau ATM terdekat. Namun, jika tidak mengambil bantuan dalam waktu yang telah ditentukan, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos.
“Jadi, kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyaluran itu melalui PT Pos,” kata Mensos dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, pada Kamis 2 Maret 2023.
Penyaluran melalui bank bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat. Keuangan inklusif adalah upaya menyediakan akses berbagai produk finansial kepada masyarakat secara luas, termasuk kelompok masyarakat rentan, berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.
Selain itu, penyaluran lewat bank memungkinkan masyarakat untuk mengambil bantuan dimana dan kapan saja karena difasilitasi oleh ATM.
Dalam keterangan pers, Mensos juga memastikan bahwa BPNT/sembako tidak lagi melalui e-warong. Kebijakan ini diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI.
“Kita tidak menggunakan e-warong lagi. Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai). Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu, kita menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung,” kata Mensos.
Senada dengan Mensos, Wamen BUMN mengatakan penyaluran secara cash mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan bantuan.
“Bisa (langsung) melakukan transaksi pencairan sehingga tak perlu masyarakat harus mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari,” katanya.
Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank. Menurut Wamen BUMN, PT Pos akan mengelola lebih dari 50% kawasan 3T.
“Masyarakat, yang selama ini, mungkin sulit untuk berjalan ke cabang mungkin kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing. Dengan data biometric, termasuk foto sehingga makin tepat sasaran,” ujarnya.
LPT Pos akan menjangkau 83 kabupaten/kota, sedangkan Himbara dan BSI akan menyalurkan bantuan di 431 kabupaten/kota. Penyaluran ini menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menuturkan pihaknya memiliki tiga skema pencairan yang disesuikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan.
“Pertama, mereka datang ke kantor Pos. Artinya, berjadwal karena kita undangannya ada sesi pagi dan sesi sore,” katanya.
Kemudian, pada skema kedua, PT Pos akan datang ke komunitas seperti RT, RW, kelurahan, banjar dan komunitas masyarakat lainnya untuk menyalurkan bantuan. Sedangkan, skema ketiga adalah door to door dimana petugas Pos akan mengantarkan langsung ke rumah masing-masing. Skema ini berlaku untuk KPM dengan akses terbatas seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berada di Kawasan 3T.
