Karel Gwijangge Sebut Tidak Ada Pengawasan Sebabkan Otsus Gagal, Yoris: Jangan Pandang Satu Sisi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Karel Gwijangge (Kiri) dan Yoris Raweyai (Kanan)
Karel Gwijangge (Kiri) dan Yoris Raweyai (Kanan)

Karel menambahkan, pelaksanaan Otsus di Papua tanpa ada pengawasan dan petunjuk secara jelas. Berbeda dengan penggunaan dana desa, yang memiliki petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas.

“Apabila dibandingkan dengan Otsus, dana desa saat ini kita lihat banyak manfaat yang dirasakan. Ini karena ada petunjuk dan pengawasan yang jelas. Jadi hal ini yang harus jadi perhatian oleh pemerintah,” pungkas Karel.

Jangan pandang Otsus dari satu sisi

Ketua Komite II DPD RI Yoris Raweyai mengatakan, Otsus di Papua apakah gagal atau berhasil, jangan melihat dari satu sisi. Namun, harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

“Menyampaikan Otsus itu gagal atau berhasil, harus disertakan dengan data dan bukti,” kata Yoris di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Selasa (22/02/2021)

Kata dia, Otsus ini merupakan proses politik yang panjang dan dicarikan formula, sehingga ada kesamaan.

Dengan demikian, maka lahirlah Otsus, yang kemudian dilakukan penandatanganan pada Oktober 2001.

Dari awal terciptanya Otsus itu, tujuannya ada dua, yakni afirmasi dan proteksi terhadap orang asli Papua (OAP). Karenanya, pemerintah mengucurkan anggaran yang besar untuk pelaksanaan Otsus di Papua.

“Dengan demikian, Otsus itu dianggap gagal kalau pemerintah tidak mengeluarkan dana-dana tersebut. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah pusat menurunkan dana Otsus tidak? Kalau menurunkan, maka salah siapa?,” kata Yoris bertanya.

“Kalau dana Otsus itu sudah diturunkan dan dianggap gagal, maka bukan pemerintah yang salah. Tetapi pengelola keuangan di daerah itu siapa,” tambah Yoris.

Berita Terkait
Baca Juga