Kemenkeu dan PUPR Kerjasama Bangun Rumah Susun di Papua

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (Foto: Adi/Seputarpapua)
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (Foto: Adi/Seputarpapua)

JAYAPURA | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.

Untuk mendukung kemajuan Papua, Kemenkeu mendorong percepatan melalui pembangunan infrastruktur, SDM unggul, dan dukungan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam kunjungan kerja ke Papua, pada Jumat (26/11) untuk melakukan ground breaking Pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara), sekaligus meresmikan Gedung Keuangan Negara Jayapura mengungkapkan, untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam mendukung pembangunan Papua, Kemenkeu bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) membangun hunian bersama (Rusunara) bagi pegawai Kemenkeu yang bertugas di wilayah Papua. 

Pembangunan gedung yang dilakukan oleh Kementerian PUPR kata dia, guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi pegawai Kemenkeu sesuai ketentuan pembangunan rumah susun negara berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.

“Saya berharap dengan pembangunan Rusunara ini, para pegawai Kementerian Keuangan Jayapura menempati hunian yang layak saat bertugas di ujung negeri dan berkontribusi lebih kepada negara,”  jelas Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi Pers, di Gedung Keuangan Jayapura, Jumat.

Ia berujar, kesuksesan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua tidak terlepas dari dukungan APBN dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya. 

“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua ini pada tahun 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional di atas 14 persen ini karena Papua di drive oleh komoditas. Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati selalin dana otsus nati akan dapat dana bagi hasil apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON yang sukses dan Peparnas,” ujarnya.
Dirinya berarap, ini menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun terutama sumber dayanya menjadi manusia-manusia yang hebat.

Baca Juga:

“Kita akan dukung sepenuhnya, kita berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian untuk bangkit kembali,” harap Sri Mulyani.

Di sisi lain, Kemenkeu memberikan dukungan yang sangat besar kepada peningkatan SDM unggul yang dilakukan melalui program beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mencetak alumni yang mampu memberdayakan masyarakat Papua.

Dijelaskan, kontribusi Kemenkeu melalui LPDP dalam peningkatan SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2013 hingga 2021 yakni mampu melahirkan sebanyak 493 lulusan dalam dan luar negeri yang terdiri dari 328 Magister dan 160 Doktor serta 5 Dokter Spesialis. 

Sementara itu, perbaikan kebijakan Dana Otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua. Perubahan besaran Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua.

“Selain itu, dukungan Kemenkeu juga dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan Dana Otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera,” jelasnya.

Ke depan, kata dia, dukungan percepatan pengelolaan Dana Otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal Kemenkeu memiliki peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk percepatan pembangunan Papua.

Hadirnya asistensi dan supervisi Pemerintah Pusat (melalui K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik.

“Diharapkan dengan memangkas rantai birokrasi dan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif misi mulia untuk memberikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat segara dicapai,” pungkasnya.

Reporter: Adi
Editor: Mish

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Satpam Palang Pasar Sentral Timika Buntut Pemberhentian Hononer
Satpam Palang Pasar Sentral Timika Buntut Pemberhentian Hononer
Pelajar SMK di Timika Curi Uang Rp40 Juta Beli Sepeda Motor dan Traktir Teman
Pelajar SMK di Timika Curi Uang Rp40 Juta Beli Sepeda Motor dan Traktir Teman
Anak Muda Timika Jadi Pemakai dan Produsen Ganja Sintetis, Polisi Beri Atensi
Anak Muda Timika Jadi Pemakai dan Produsen Ganja Sintetis, Polisi Beri Atensi
Polisi Bongkar Pabrik Ganja Sintetis Milik Pemuda 19 Tahun
Polisi Bongkar Pabrik Ganja Sintetis Milik Pemuda 19 Tahun
Oknum Guru Ngaji di Timika Diduga Cabuli 5 Muridnya
Oknum Guru Ngaji di Timika Diduga Cabuli 5 Muridnya
Kasus Pencurian di Mimika Dominasi Tahun 2021
Kasus Pencurian di Mimika Dominasi Tahun 2021
Pemkab Mimika Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun 2021-Tahun Baru 2022
Pemkab Mimika Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun 2021-Tahun Baru 2022
Kaleidoskop Papua 2021   Rangkaian Peristiwa Sepanjang Tahun 2021 di Papua
Kaleidoskop Papua 2021 Rangkaian Peristiwa Sepanjang Tahun 2021 di Papua
Warga di Mimika Ikut Vaksinasi dapat Sepeda Motor
Warga di Mimika Ikut Vaksinasi dapat Sepeda Motor
Kepolisian Mimika Sita Ribuan Petasan dari Pedagang Eceran Tak Berizin
Kepolisian Mimika Sita Ribuan Petasan dari Pedagang Eceran Tak Berizin
Baca Juga