Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Gubernur Jalankan Peran Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin (27/2/2023). (Foto: Dok Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin (27/2/2023). (Foto: Dok Kemendagri)

TIMIKA | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur menjalankan perannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam mengendalikan inflasi.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin 27 Februari 2023.

Tugas tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun bupati atau walikota di daerahnya.

Rapat itu penting untuk mengetahui kondisi inflasi, seperti daerah mana saja yang angka inflasinya tinggi dan jenis komoditas apa yang menyebabkan naiknya inflasi.

Kemudian gubernur juga dapat melakukan koordinasi maupun langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi.

“Saya mohon betul kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tolonglah paling tidak sebulan (sekali) rapat mengenai inflasi ini, baik dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), Forkopimda, itu ada rapat itu saja sudah bagus,” kata Menteri Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut, para gubernur dan sekda juga bisa melakukan rapat dengan Satgas Pangan dan para bupati dan walikota.

Mendagri pun menegaskan, gubernur bisa membantu kabupaten kota yang angka inflasinya terbang tinggi. Ini penting dilakukan, terlebih pemerintah provinsi memiliki kemampuan instrumen berupa keuangan maupun kewenangan untuk membantu kabupaten/kota.

Mantan Kapolri itu menekankan, gubernur juga dapat memberikan penghargaan kepada bupati atau walikota yang mampu mengendalikan inflasi.

“Penghargaan tersebut dapat diberikan tiga bulan sekali, sehingga terbangun iklim kompetitif antar bupati maupun wali kota,” katanya.

Ia mengungkap sudah dua kali melakukan kunjungan untuk koordinasi ke provinsi-provinsi, ditemukan beberapa provinsi belum pernah ada rapat antara provinsi, kabupaten, dan kota tentang inflasi.

“Artinya masing-masing kabupaten kota bergerak sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Mendagri menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak.

Karena itu, pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terus melakukan berbagai upaya pengendalian, yang perlu didukung oleh TPID.

 

penulis : Anya Fatma

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *