Kepala UPP Pomako Harap Sertifikat Cepat Diproses untuk Pengembangan Pelabuhan

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Poumako, Husni Anwar Tianotak (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Poumako, Husni Anwar Tianotak (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Poumako, Husni Anwar Tianotak berharap proses u pengurusan sertifikat tanah bisa secepatnya dilaksanakan untuk pengembangan pelabuhan Poumako.

Pasalnya sejak pelepasan tanah adat tahun 2000 tanah tersebut belum tersertifikasi sehingga pembangunan yang direncanakan oleh pusat terpaksa tidak bisa terealisasi karena terkendala status tanah.

“Terkait dengan proses sertifikasi tanah Pelabuhan Pomako ini sudah berjalan dan pada tahun ini kita semua dalam tim ini bekerjasama untuk penyelesaian tanah Pelabuhan Pomako,” katanya ketika diwawancarai di Kantor BPN usai menyerahkan dokumen persyaratan penerbitan sertifikat, Rabu (22/6/2022).

Menurutnya, tim yang dibentuk merupakan salah satu wujud nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika benar-benar ingin membangun dan menunjukan ke pusat bahwa Mimika siap meningkatkan kualitas pelabuhan.

“Pemkab betul-betul ingin membangun dan menunjukan ke Provinsi lain bahwa kami di Papua siap untuk meningkatkan kualitas kami khususnya pembangunan di pelabuhan, yang mana pelabuhan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan di salah satu provinsi atau kabupaten,” katanya.

Dengan adanya rencana Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, maka perlu ada pengembangan wilayah Pelabuhan Pomako sehingga bisa menjadi ujung tombak untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

“Pelabuhan Pomako juga merupakan salah satu ujung tombak untuk pemasok barang di beberapa kabupaten di Pegunungan. Suka tidak suka Pelabuhan Pomako perlu dikembangkan,” katanya.

Diakui selama ini dari tahun ke tahun, pemerintah pusat sering mengalokasikan dana untuk pengembangan Pelabuha. Pomako bahkan pelabuhan pomako ini merupakan percontohan di Papua namun karena terkendala dengan tanah, akhirnya anggaran beberapa tahun dikembalikan.

“Dan tahun ini selama saya ada di sini saya minta agar anggaran itu jangan ditarik tapi digantung, menunggu sampai sertifikat tanah ini selesai lalu anggaran ini dikucurkan untuk pengembangan Pelabuhan Pomako. Kita sama-sama berdoa supaya proses perserikatan tanah bisa terlaksana untuk menjawab pelabuhan pomako Kabupaten Mimika,” pungkasnya.

 

reporter : Kristin Rejang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.