Ketua DPRD Puncak Kritik Pejabat Pemerintah yang Jarang Berada di Tempat Tugas

PEMBUKAAN SIDANG | Pembukaan sidang RAPBD 2021 di ruang sidang DPRD Puncak di Ilaga pada Sabtu (19/12). (Foto: Diskominfo Puncak)
PEMBUKAAN SIDANG | Pembukaan sidang RAPBD 2021 di ruang sidang DPRD Puncak di Ilaga pada Sabtu (19/12). (Foto: Diskominfo Puncak)

ILAGA | Ketua DPRD Puncak Papua, Lukius Newegalen mengkritisi sejumlah pimpinan OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan sejumlah staf di Pemerintah Kabupaten Puncak, yang sering meninggalkan tempat tugas dan lebih banyak keluar daerah.

Lukius Newegalen sangat menyanyangkan sikap tersebut karena mereka sebagai aparat pemerintah tugas pokoknya adalah melayani masyarakat Kabupaten Puncak.

Untuk itu, ia meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda untuk lebih tegas kepada para pembantunya tersebut.

“Pengalaman saya sejak 2019 akhir 2020 ini, saya lihat kalau bupati dan wakil bupati keluar daerah, maka para pimpinan OPD ramai-ramai lagi keluar daerah, nanti bupati sudah balik, baru ramai-rami naik ke Ilaga. Ini bukan saja pimpinan OPD, tapi kepala distrik dan kepala kampung juga,” katanya usai sidang pembukaan APBD 2021 di ruang sidang DPRD Puncak, Ilaga, Sabtu (19/12).

Menurutnya, pernyataan ini harus disampaikan karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota DPRD yang dipercayakan negara dan rakyat untuk melakukan fungsi pengawasan.

Selain itu, kondisi ini sudah menjadi keluhan dari masyarakat karena terkesan Kabupaten Puncak diatur diluar Puncak.

“Seharusnya setelah pembagian DPA dilakukan, Kepala OPD, Kepala Distrik,Kepala kampung mengawal dan mengawasi kegiatan di lapangan untuk mengetahui sejauh mana progres kegiatan, apakah sudah berhasil atau belum? Jika tidak ada kegiatan yang penting diluar daerah, alangkah baiknya berada di tempat tugas bersama-sama dengan masyarakat,” sesalnya.

“Bahkan saya pantau ada oknum pimpinan OPD yang hampir enam bulan tidak ada di tempat tugas, ini harus diperbaiki kinerjanya. Bagaimana pembangunan mau cepat, kalau pimpinannya saja sering tinggalkan tempat tugas,” sambungnya.

Untuk itu, Lukius Newegalen mengharapkan agar di tahun anggaran 2021, harus ada pengawasan yang ketat dari pimpinan daerah, demi kemajuan daerah Kabupaten Puncak.

Selain itu, Newegalen juga menyorot beberapa pelayanan dasar yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah seperti pembangunan PLTM Ilaga, pembangunan air bersih, dan telekomunikasi, hanya saja program ini belum berfungsi secara maksimal.

“Memang pelayanan dasar ini sudah dibangun oleh pak bupati, seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, hanya belum maksimal. Untuk itu pembantu bupati dan wakil bupati ini harus berada di tempat untuk mengawasi sehingga fasilitas yang sudah dibangun ini dapat digunakan untuk melayani masyarakat,” harapnya.

Menanggapi kritikan Ketua DPRD Puncak, Bupati Puncak Willem Wandik menyambut baik kritikan tersebut.

Dirinya mengatakan, semua masukan dari DPRD menjadi perhatian dirinya baik dari sisi disiplin pegawai hingga pelayanan dasar.

“Perlu diingat juga bahwa pemerintah tidak diam dan tetap melaksanakan pembangunan dari yang tidak ada menjadi ada, dan itu butuh komitmen bersama bagaimana menjaga dan meningkatkannya,” ucapnya.

“Khusus pelayanan dasar, kami sudah bangun, kita tinggal tingkatkan saja, untuk listrik, kita sedang menunggu teknisi, hanya saja yang kita patut bangga bahwa saat ini telkomsel sudah 4G, meski belum maksimal, tahap demi tahap kita akan tingkatkan pembangunan di daerah ini, termasuk displin ASN akan tetap menjadi fokus saya,” tandasnya.

 

Reporter: Fnd
Editor: Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.