JAYAPURA | Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Provinsi Papua, Rudi Samori merespon langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menelisik penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang sudah satu tahun berlalu, namun penggunaan dana tersenut disinyalir masih menyisakan masalah.
“Bukan saya saja pribadi, tetapi seantero masyarakat Papua mereka sudah tahu bahwa dana yang digelontorkan untuk kegiatan PON di tanah Papua itu kan cukup besar, namun sampai kegiatannya selesa masih banyak hal-hal yang belum diselesaikan,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (20/12/2022).
Rudy membeberkan, urusan pembiayaan PON yang masih dikeluhkan masyarakat dan sempat muncul di media massa antara lain hak-hak relawan yang bertugas memperlancar kegiatan di berbagai arena PON.
“Jadi, ada yang belum terima, terus ada yang terima tapi kurang. Bahkan beberapa penginapan, hotel, juga sampai belakangan ini kami mendengar ada yang belum diselesaikan. Jadi, yang perlu kami pertanyakan, dana itu sebenarnya dikemanakan,” tanya Rudi.
Lanjut Rudy, ia bahkan pernah menyaksikan di wilayah Kabupaten Jayapura, ada kelompok warga pemilik hak ulayat yang melakukan pemalangan di venue olahraga hoki di Doyo Baru, Sentani pasca pelaksanaan PON.
“Itu sempat terjadi pemalangan di jalan oleh beberapa kepala suku dan Ondoafi masalah hak ulayat. Entah sudah diselesaikan atau belum, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu pemalangan di jalan itu sampai hari ini masih terjadi,” bebernya.
Dipaparkan Rudy, bahwa KPK tak hanya memeriksa dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, namun juga mendalami dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana PON.
Diketahui total APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua sebesar Rp 10,43 triliun untuk membiayai keperluan pembangunan infrastruktur baru, terutama sarana dan prasarana olahraga sejumlah cabang olahraga, dan juga untuk biaya pelaksanaan PON itu sendiri.
Lanjut Rudy lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berujar, dana APBN sebesar Rp10,43 triliun itu, penyalurannya dilakukan lewat berbagai skema, baik belanja langsung kementerian lembaga maupun transfer ke APBD Provinsi Papua. Pencairannya sudah dilakukan semenjak tahun 2018 hingga 2021
“Sebenarnya kalau sudah betul-betul diselesaikan atau belum, tolong Pemprov Papua buka ke publik, transparan ke masyarakat, biar masyarakat Papua ini tahu bahwa PON telah sukses di Provinsi Papua, lain-lainnya juga harus sukses termasuk pertanggung jawabanan penggunaan anggarannya,” pinta Rudi.
Tinggalkan Balasan