seputarpapua.com

KI Papua: Permudah Akses Informasi Hadapi Kontroversi Vaksin Corona

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Komisi Informasi Provinsi Papua menyerahkan Laporan Pemantauan dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan Covid 19 Kepada Ketua DPRP pada 2020. (Foto: Ist)
Komisi Informasi Provinsi Papua menyerahkan Laporan Pemantauan dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan Covid 19 Kepada Ketua DPRP pada 2020. (Foto: Ist)

TIMIKA | Komisi Informasi Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil langkah cepat mengadakan dan melakukan vaksinasi Covid-19.

Di Indonesia, vaksin corona (CoronaVac) buatan Sinovac Biotech Ltd asal China pertama kali disuntikkan kepada kepala negara, Presiden Joko Widodo pada Rabu 13 Januari 2021.

Sementara di Papua penyutikan pertama kepada dokter Aaron Rumainum, seorang dokter umum di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Uniknya, dr. Aaron menyuntikkan sendiri vaksin tersebut ke tubuhnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, mengatakan Vaksin Sinovac merupakan ikhtiar pemerintah untuk mengobati dan menekan angka kematian, serta melindungi diri dan keluarga dari ancaman virus corona.

“Namun pemberian vaksin Sinovac telah menuai pro kontra terkait kehalalan dan manfaat kesehatan bagi masyarakat setanah air,” katanya dalam press release kepada Seputarpapua, Kamis (14/01/2021).

Menurut dia, berbagai informasi terkait vaksin Sinovac ini menimbulkan kebingungan, bahkan meresahkan masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat menolak untuk divaksinasi.

“Komisi Informasi Provinsi Papua mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak cepat terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak valid, bahkan menyesatkan publik di tanah Papua,” imbuh dia.

Komisi Informasi Provinsi Papua juga meminta pemerintah setempat, dalam hal ini Satgas Covid-19 Provinsi Papua maupun Satgas Covid-19 di kabupaten/kota untuk menyediakan akses informasi yang mudah terkait vaksinasi ini.

“Akses informasi itu harus ada sampai di tingkat kelurahan dan RT. Sehingga pelaksanaan vaksinasi ini berjalan baik tanpa masalah,” katanya.

Berita Terkait
Baca Juga