JAYAPURA | Tokoh Pemuda Adat Tabi, Aris Kreutha mengklaim bahwa tingginya angka kasus korupsi menjadi salah satu penyebab pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif, meski begitu banyak dana yang sudah dikucurkan.
Menurut aktivis senior Papua ini, Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan Negara di Papua.
Karena itu, Aris menaruh harapan penuh pada Badan Pengarah Papua dibawah pimpinan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk menata ulang sistem pengawasan tersebut, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II.
“Selama ini kan sistem pengawasan juga lemah. Ya, mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden (Badan Pengarah Papua) ini, mungkin bisa pengawasan lebih melekat,” ungkapnya di Jayapura, Papua, Kamis (22/12/2022).
“Ya, kalau seandainya dana otsus yang nilainya ratusan triliun ini digunakan sebenar-benarnya untuk kesejahteraan rakyat, saya yakin pasti rakyat Papua sudah maju,” imbuhnya.
Akre, begitu sapaan akrabnya kembali menilai, lemahnya pengawasan sontak memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua lebih leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri.
Ia meyakini jika pengawasan sudah dibenahi secara serius, niscaya dana otsus jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
“Jadi pengawasan itu hal yang paling penting. Saya sangat sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dengan menunjuk Wakil Presiden sebagai ketua. Ya, mudah-mudahan pengawasan itu terus berjalan sampai turun di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, harus transparan,” terangnya.
Masih menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di sejumlah kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu, mengindikasi maraknya kasus korupsi di provinsi ini.
Karena itu, Ia mewakili aktivis meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif mempertanggungjawabkan apa yang ditelah disangkakan KPK secara gentle.
“Itu harapan kami semua. Bagaimanapun juga, korupsi ini harus diberantas, apalagi di Papua. Ini uang triliunan rupiah diturunkan dari Jakarta datang di Papua, penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, rakyat yang menderita,” harap Akre.
Lebih gamblang, kata Akre, tindakan korupsi juga berdampak bagi kegagalan pembangunan manusia Papua, sepanjang otsus Papua bergulir.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati,” ujarnya.
“Padahal ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, dan rakyat dibuat bingung. Terakhir, lempar tanggungjawab itu ke Jakarta, ini kan kurang profesional. Ini fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan