Komisi II DPR Nilai Belum Ada Progres Pembangunan Pusat Pemerintahan PPS di Merauke

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung didamping Pj. Gubernur dan Sekda Papua Selatan saat meninjau ke KTM Salor Merauke. (Foto: Hendrik/seputarpapua.com)

MERAUKE, Seputarpapua.com | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai belum ada perkembangan signifikan progres pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan (PPS) di Merauke yang menjadi ibukota provinsi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat melakukan peninjauan bersama 6 anggota Komisi II dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Johanes Wempi Wetipo ke kawasan Kota Mandiri Terpadu (KTM) Salor, Distrik Kurik Kabupaten Merauke, Kamis (30/5/2024).

Peninjauan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI bersama Wamendagri ke KTM Salor Merauke itu dalam rangka monitoring (pengawasan) perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dan perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan.

Sejak Provinsi Papua Selatan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, KTM Salor Distrik Kurik, Merauke kemudian ditetapkan sebagai kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

Di kesempatan itu, Ahmad Doli Kunia Tandjung mengatakan, Komisi II DPR RI telah berkunjung ke 4 kota yang menjadi ibukota provinsi DOB di Tanah Papua monitoring (pengawasan) perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Monitoring yang dilakukan itu, kata Ahmad Doli, antara lain ke Kota Sorong ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Nabire ibukota Provinsi Papua Tengah, Wamena ibukota Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Merauke ibukota Provinsi Papua Selatan.

Dari 4 ibukota provinsi baru, Kota Sorong dan Merauke dinilai belum ada progres signifikan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan provinsi. Sedangkan di Nabire dan Wamena, progres pembangunan infrastruktur sudah sedikit mengalami perubahan, meskipun perlahan.

“Ini kunjungan kami yang terakhir ke Merauke, setelah ke Sorong, Nabire dan Wamena, melihat perkembangan, memonitor penyelenggaraan pemerintahan di 4 provinsi baru. Memang beragam, pertama kami masuk Sorong. Itu kelihatan sama sekali tidak ada kemajuannya,” ungkap Ahmad Doli kepada awak media.

“Di Sorong, tanahnya ada, dari awal kami datang ke sana itu ada stadion. Kemudian katanya, sudah pernah peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden. Kami tanya letaknya di mana, mereka juga gak tahu. Berarti batunya sudah hilang. Tapi, Alhamdulillah, kami masuk ke Nabire, di sana progresnya cukup bagus,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ahmad Doli mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan provinsi di antara 4 provinsi DOB Tanah Papua, ibukota Provinsi Papua Tengah, Nabire dinilai yang paling maju.

“Jalan dari bandara dulunya tanah, sekarang sudah aspal beton, sampai ke kawasan inti pusat pemerintahan. Di kawasan juga sudah di-land clearing semua. Sudah dipatok-patok, kantor gubernur, DPRP, MRP maupun pemukiman ASN. Desainnya bagus dan lanskap burung cenderawasih. Maketnya juga sudah jadi. Bulan depan sudah mulai dengan konstruksi pembangunan,” bebernya.

“Kemudian pindah ke Wamena. Dulu belum ada jalan tembus. Sekarang sudah ada jalan baru, walaupun belum diaspal. Terus, tempat pertemuan, dulu tanahnya masih basah dan becek, sekarang sudah jadi lapangan futsal. Jadi ada spot-spotnya.”

Advertisements

“Di Wamena, pemerintah provinsi mengambil inisiatif menggelontorkan dana APBD untuk 4 bangunan, Baperinda, PPKAD, kantor PUPR dan pagar. Sekarang sudah selesai tender, minggu depan mungkin sudah mulai pembangunan,” sebutnya.

Sementara di Kota Merauke, lanjutnya, pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan pusat pemerintahan provinsi maupun di kawasan itu sendiri belum terlalu tampak progres atau kemajuannya. Kondisinya tidak berbeda jauh dari sebelumnya ketika Komisi II melakukan peninjauan periode lalu.

“Nah, masuk ke Merauke. Ini tempatnya relatif jauh dari pusat kota. Tadi kita memang masuk tidak di jalan utama, karena jalan katanya sedang diperbaiki. Tetapi kan di luar kawasan pusat pemerintahan. Masuk di kawasan, jalan tidak ada yang berubah. Jalannya masih tanah dan lubang-lubang.”

Advertisements

“Di lokasinya sendiri, tadi dijelaskan oleh Pj. Gubernur bahwa sudah ada pemasangan instalasi air di 6 titik. Ya, mungkin baru itu saja yang dibangun. Nah, kami mau cari tahu apa masalahnya. Alhamdulillah, kami hadirkan juga kepala satgas pembangunan, Pak Iwan Dirjen Perumahan di 4 provinsi. “

“Karena lihat kemarin kejadian di Sorong, supaya jangan saling menyalahkan, kita koordinasi langsung saja, ada Pemda, Ķemendagri, PUPR yang bertanggung jawab atas pembangunan ini. Nanti kita rapat evaluasi pembangunan di 4 daerah ini,” kata Ahmad Doli.

Ia menyebutkan bahwa Komisi II DPR RI berupaya menunjukkan tanggung jawab dan komitmen sebagai bidang di parlemen yang melahirkan 4 provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan.

Advertisements

“Saya ketua Panja keempat rancangan undang-undang ini. Tentu, kami mengambil peran ini dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Jadi, tidak ada lagi kesenjangan di masa depan antara masyakat Papua dan luar Papua,” imbuhnya.

“Papua ini daerah kaya. Jadi harus dikelola dengan baik. Kalau ingin mempercepat pembangunan maka proses pembentukan pemerintahan juga harus cepat. Kalau memang ada indikasi terjadi perlambatan-perlambatan, kami hadir bawa solusi. Apa yang kami temukan ini akan kami bahas dengan pemerintah di Jakarta. Kalau ada masalah anggaran, nanti kita koordinasikan dengan teman-teman di bangar,” tandasnya.

penulis : Hendrik Resi
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan