Komisi Informasi Papua Paparkan Kinerja Tahun 2020 kepada Sekda Papua

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
SERAHKAN | Komisioner Komisi Informasi Papua saat menyerahka laporan kerja tahun 2020 kepada Sekda Papua, Yance Yulian Flassy, Selasa (6/4/2021). (Foto: Ist for Seputarpapua)
SERAHKAN | Komisioner Komisi Informasi Papua saat menyerahka laporan kerja tahun 2020 kepada Sekda Papua, Yance Yulian Flassy, Selasa (6/4/2021). (Foto: Ist for Seputarpapua)

TIMIKA | Komisi Informasi Papua memaparkan laporan kerja tahun 2020 kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy.

Laporan kerja tahun 2020 dipaparkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Wilhelmus Pigai, Andriani Wally (wakil ketua), Joel Betuel Agaki Wanda (anggota), dan Syamsuddin Levi (anggota) di ruang kerja Sekda Papua, Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Kota Jayapura, Selasa, (6/4/2021).

Dalam rilis yang diterima Seputarpapua.com, Rabu (7/4/2021) dari KIP Papua, Wilhelmus Pigai menyampaikan sejarah Komisi Informasi Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak tahun 2014, dan kini memasuki periode ke dua yang dilantik akhir tahun 2019 lalu.

Wilhelmus juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Papua, diantaranya minimnya anggaran yang dikelola dibanding beban program kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan amanah negara berdasarkan UU KIP, guna mewujudkan tata kelola keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua, yang meliputi 29 pemerintah kabupaten-kota.

“Sejak kami dilantik, di tahun pertama hanya kelola dana program kerja dari dana hibah sebesar Rp1,5 miliar. Jumlah ini hampir sama dengan dana desa untuk satu desa atau kampung di Papua. Sementara ruang lingkup kerja kami meliputi 29 pemerintah daerah kabupaten-kota. Jumlah ini sangat minim, sebagian besar digunakan bayar sewa kantor, operasional sehari-hari, gaji komisioner dan staf,” papar Wilhelmus.

Meskipun hanya mengelola dana program yang minim, namun tidak mematahkan semangat kerja dari lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua.

“Segala keterbatasan dimiliki, kami tetap melakukan upaya mewujudkan tata kelola keterbukaan informasi badan publik. Sehingga dapat terwujud badan publik yang baik, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan ciri pemerintahan yang bersih,” terangnya.

Dikatakan, lembaga yang dipimpinnya ini juga meyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi non-litigasi, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas tata kelola keterbukaan informasi, mendorong pemahaman masyarakat dan badan publik terhadap keterbukaan informasi, serta memberikan penghargaan terhadap badan publik yang melakukan tata kelola keterbukaan informasi.

“Sepanjang tahun pertama 2020, kami telah banyak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra, diantaranya dengan Bawaslu Kota Jayapura. Juga melakukan audiens dengan Biro Hukum Sekda Papua, Dinas Kominfo Papua, Sekda Papua, BPBD Papua, BPK Perwakilan Papua, DPRP, dan Polda Papua, serta melakukan rapat kerja bersama Tim PPID Utama Papua dan LSM Yayasan Kipra,” jelas Wilhelmus.

Berita Terkait
Baca Juga