Komite SMPN 11 Mimika Pungut Iuran Rp100 ribu, Ketua Beri Penjelasan

Ilustrasi Komite Lakukan Pungutan
Ilustrasi

TIMIKA | Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Mimika memungut iuran sebesar Rp100 ribu satu siswa.

Hal ini diungkapkan salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Ia menyebut, anaknya baru masuk di SMPN 11 di tahun ini. Sejak awal masuk ada biaya yang dibayar Rp1,5 juta.

Selain itu, anaknya juga diwajibkan membayar iuran setiap bulannya sebesar Rp100 ribu.

“Semua anak kelas 1 itu sama Rp100 ribu. Nanti naik kelas 2 baru turun,” katanya.

Kepala SMPN 11 Mimika Damaris Limbong ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan bahwa iuran siswa bukan urusan pihak sekolah, melainkan pihak komite.

“Iuran itu program komite dengan orang tua. Siswa yang bayar itu, komite yang terima komite yang kelola,” katanya, Rabu (4/10/2023).

Dikatakan, komite memprogramkan pembayaran iuran kemudian diserahkan ke orang tua untuk persetujuan.

Besaran iuran ada yang digratiskan atau disesuaikan dengan pekerjan, dan paling rendah Rp60 ribu.

“Ini sama sekali sekolah tidak campur tangan,” ungkapnya.

Ketua Komite SMPN 11 Mimika Erick Welafubun menjelaskan bahwa setiap warga sekolah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sekolah.

Dasar lainnya ialah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75. Dimana komite dapat melakukan pengembangan sekolah dengan partisipasi orang tua.

“Kita komite sekolah tidak melakukan pungutan liar. Itu adalah sumbangan partisipasi,” katanya melalui telepon, Rabu (4/10/2023).

Sumbangan partisipasi ini juga dilakukan karena memang ada fasilitas sarana prasaran sekolah yang perlu dibangun untuk siswa, salah satunya lapangan sekolah.

“Orang tua melihat itu perlu untuk kenyamanan anak-anak jadi disumbangkan,” katanya.

Terkait untuk siswa kelas VII yang baru masuk dan diwajibkan membayar Rp100 ribu, Erick mengatakan, pada saat penyampaian terkait sumbangan partisipasi, tidak ada orang tua yang menolak.

“Kami tidak paksakan untuk orang tua murid, kalau merasa tidak mampu bisa laporkan ke kami. Kalau misal yatim piatu itu kami bebaskan, kalau ada dua anak hanya satu yang bayar,” jelasnya.

Diakui Erick, memang sekolah negeri mendapatkan Dana BOS dari pemerintah, tetapi dalam petunjuk teknis Dana BOS ada 12 larangan, salah satunya ialah tidak boleh digunakan untuk pembangunan sarana prasarana sekolah.

“Itu hanya untuk perbaikan, bukan bangun baru,” pungkasnya.

penulis : Anya Fatma
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *