KONI Pusat Minta Kepala Daerah Bantu Anggaran Kontingen PON XX

seputarpapua

Rabu, 14 Apr 2021 21:09 WIT waktu baca 2 menit

JAYAPURA | Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno mengharapkan kepala daerah dapat menambah anggaran kepada KONI daerah se-Indonesia untuk membantu kekurangan anggaran yang dihadapi jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) XVI tahun 2021 di tanah Papua.

“Kami monitor beberapa waktu zoom meeting yang dihadiri KONI Provinsi dan kepala daerah masing-masing sebagai penentu kebijakan tentang anggaran. Kami monitor mereka (kepala daerah) akan menambah anggaran kepada KONI-KONI provinsi, mudah-mudahan segera di realisasikan,” kata Suwarno, Senin (12/4/2021).

Pria yang juga menjabat Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) PON XX Papua mengakui bahwa memang hampir sebagian besar KONI se-Indonesia terkendala dalam anggaran untuk mengirimkan kontingennya ke Papua.

“Kami melihat memang ada beberapa KONI yang anggaran kecil sekali untuk datang ke Papua, mudah-mudahan dari hasil zoom meeting dengan DPD RI itu nanti ada menghasilkan penambahan anggaran untuk KONI, yang jelas mereka menyanggupi untuk menambah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumbar, Saeful mengeluhkan soal batasan anggaran untuk memberangkatkan kontingennya ke PON Papua, sehingga Ia pun meminta PB PON juga ikut menyuarakan kepada pemerintah masing-masing agar bisa membantu kontingen se-Indonesia ini.

“Boleh dikatakan mengeluh dengan anggaran, terutama anggaran 2021 ini belum ada satupun yang cair, karena ada regulasi baru dalam pemberian dana hibah, sehingga kita para pengurus dan pihak ketiga menalangi. Oleh karena ìtu kita juga berharap PB PON ikut menyuarakan kepada pemerintah masing-masing Provinsi supaya lebih cepat anggarannya dicairkan,” jelasnya.

Kendati demikian, kesuksesan PON di tanah Papua harus terus didukung oleh seluruh kontingen PON XX Papua.

Pasalnya Sumbar merupakan provinsi yang pertama mendukung Papua menjadi tuan rumah PON sejak biding penetapan ditahun 2014 silam.

“Sumbar adalah pendukung pertama Provinsi Papua. Dengan adanya kekurangan anggaran, kita berharap tidak menjadi alasan harus mengirim sesuai dengan atlet yang lolos, karena bagaimanapun kita kurangi berarti mengurangi rasa kebersamaan itu. Dan kalau bisa memang kita sesuaikan dengan anggaran biaya sendiri. Mudah-mudahan pemprov Sumbar bisa mengabulkan sebulan sebelum PON sudah berada di Papua, karena biar bagaimanapun Sumbar menjadi bagian dari dukungan kepada Papua,” tutupnya.