Kota Bisnis Menjadi Tujuan

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob
Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob

Mimika dijuluki kota ‘bisnis’ banyak orang datang untuk mencari pekerjaan,juga berbisnis. Timika juga biasa disebut sebagai miniaturnya Indonesia, sebab berbagai suku ada di Timika, bahkan suku-suku yang menguasai ekonomi perdagangan di Mimika terbilang cukup banyak.

Misalnya suku Toraja, yang banyak bergerak di bidang kontraktor, tukang, petani, dan yang paling menonjol adalah kegigihan dalam beternak babi.

“Kami mayoritas pengusaha babi, dan di Timika sesuai dengan pendataan jumlah kami sekitar 15 ribu jiwa,” kata Sekertaris Ikatan kerukunan Toraja (IKT), Matius Sedan.

Matius menjelaskan ia sendiri datang pada tahun 1997. Saat itu masyarakat Toraja masih sedikit, dan lebih banyak bekerja sebagai karyawan Freeport.

Berbeda dengan suku Toraja, suku Jawa di Timika kebanyakan bekerja di bidang usaha seperti warung makan, distributor Ikan, sektor nelayan, pengadaan barang dan jasa, barang konsumsi seperti ice cream, penjual ayam, distributor buah-buahan, peternakan sapi, juga terbilang paling sukses dibidang pertanian termasuk menjadi distributor pertanian.

Suku Jawa di Mimika tergabung dalam Kerukungan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) yang kini sesuai dengan database mereka berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa yang berkumpul menjadi satu. KKJB juga merupakan organisasi Inklusif sehingga terbuka untuk suku mana saja.

Selama KKJB berdiri ada beberapa program yang diterapkan dan diajarkan kepada masyarakat asli Papua namun masih sebatas individu dan lebih banyak di daerah transmigrasi (Satuan Pemukiman) terkait dengan pelatihan menjadi petani, atau peternak.

“KKJB turut membantu pihak keamanan menciptakan ketertiban dan keamanan kota Timika, KKJB juga selalu turun ke jalan menciptakan toleransi dengan berjaga di gereja saat umat Nasrani beribadah,” kata Ketua KKJB Hj. Syaekuri.

Ketua KKJB,HJ. Syaekuri (Baju Putih) bersama pengurus KKJB

 

Sementara itu, orang Sulawesi Selatan, jumlah mereka di Mimika rata-rata sekitar 100 ribuan yang bergerak di berbagai bidang usaha, misalnya Suku Bugis banyak yang menggeluti usaha jasa kontraktor,bengkel, juga perdagangan misalnya pakaian, dan property.

Munawir Yakub, ketua harian Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang juga Ketua Bugis Sidrap menjelaskan dirinya sudah ada di Mimika sejak tahun 1999.

Ia datang dengan tangan kosong, belajar menjadi pengusaha hingga akhirnya bisa mandiri dan membuat usaha di bidang jasa kontraktor.

Menjadi pengusaha memang sudah mendarah daging bagi Suku Bugis sehingga tidak ada kesulitan yang berarti ketika merintis usaha di Mimika.

“Kita datang disini hanya membawa bekal pakaian satu atau dua lembar tapi karena ulet membaca situasi membaca peluang akhirnya Allah kasih kita jalan sedikit sedikit. Banyak disini datang tanpa modal tapi akhirnya bisa kaya,” katanya.

Munawir mengatakan, perhatian dari pihak pendatang untuk masyarakat asli memang masih terbilang secara alamiah atau individual dilakukan sejak dulu, hanya saja secara organisasi belum masuk pada program pemberdayaan untuk ekonomi OAP.

“Kalau secara alamiah itu sudah terjadi, secara individual secara pribadi sudah lakukan dari dulu. Dari organisasi kita baru mau masukan program itu,” ucapnya.

Munawir Yakub, ketua harian BPD KKSS

 

Sinergi

Menurut pihak KKJB, peran pemerintah untuk mengajak kerukunan dalam membantu perekonomian masyarakat asli, menurut mereka belum maksimal. Pemerintah harus lebih bersinergi dengan pihak kerukunan misalnya memberikan edukasi bagaimana menjadi petani yang bisa maju.

“Mimika itu tanahnya bagus dan lapang, kalau dikelola dengan baik, bisa ditanami apa saja. Itu belum terpikir oleh pemerintah dengan baik,” jelas Ketua KKJB,HJ. Syaekuri.

Banyak peluang usaha di Mimika, pemerintah belum mengelola sesuai dengan kekuatan masyarakat Papua seperti semboyan 3S belum maksimal.

“Itu adalah tugas kita semua untuk mengubah peramu menjadi produsen, anak-anak dari pegunungan memiliki potensi untuk bercocok tanam, pemda harus memiliki big data apa saja potensi yang berkaitan dengan masyarakat Papua,” ungkapnya.

Munawir Yakub, ketua harian Badang Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) mengatakan pemerintah pun sampai saat ini tidak memberikan pekerjaan yang besar kepada masyarakat pemilik tanah Papua.

“Pemerintah belum memberikan kesempatan kepada mereka. Harusnya bisa menunjuk anak Papua sebagai agen distribusi lalu gandeng dengan masyarakat pendatang luar Papua. Kasih masyarakat asli modal, lalu kerjasama dengan pendatang untuk saling membantu memberikan pelatihan misalnya membuat batako atau mebel, jangan memadamkan api dengan cara menyiram saja, sehingga tidak ada pembinaan yang serius,”

“Prinsipnya,kalau mau maju bareng bareng. Saya berharap pemerintah bisa buat semua masyarakat Papua bisa ambil alih usaha yang selama ini menjadi kekuatan terbesar kaum urban,” lanjutnya.

Pendapatan Daerah Lebih Dari Empat Triliun

Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah sama seperti daerah lainnya ada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, PAD lain lain yang sah. Pajak daerah di Timika ada 10 jenis pajak meskipun di undang-undang harusnya 11 jenis namun di Timika tidak ada sarana burung walet. Pajak daerah terdiri dari antara lain pajak hotel, Restoran, pajak hiburan,reklame,pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah,pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian untuk retribusi di Mimika ada 32 pungutan yang tersebar di beberapa OPD ada retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, tera ulang, persampahan.

Jasa usaha seperti retribusi tempat khusus parkir, kemudian rumah potong hewan, pelelangan ikan, pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pariwisata . Retribusi perijinan tertentu seperti IMB, retribusi ijin trayek, usaha perikanan, tenaga kerja, mempekerjakan tenaga kerja asing.
Itu masih dalam rananya PAD, Pajak, retribusi kemudian PAD lain lain yang sah seperti penerimaan jasa giro, penjualan aset Daerah yang tidak bisa dipisahkan, kemudian pendapatan denda pajak, denda retribusi dan deposito pendapatan dari pengembalian.

Kemudian masuk pada dana perimbangan, dana perimbangan dana penerimaan bukan pajak dan Penerimaan bukan pajak.
Diantaranya adalah bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang banyak dari Freeport, bagi hasil PPH pun dari Freeport, bagi hasil bukan pajak yakni royalty Freeport kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan otsus.

Semua pendapatan daerah Kabupaten Mimika, yang terbanyak adalah dari dana perimbangan khususnya dari PT.Freeport Indonesia.

“Memang karakter daerah tambang seperti itu nggak mungkin daerah tambang PAD nya lebih besar. Daerah tambang itu biasanya di perkotaan itu dana perimbangan yang besar, kita dapat dari royalti, PBB pertambangannya apalagi kita berubah KK menjadi IUPK naik lagi pendapatan sehingga presentase pendapatan untuk dana perimbangan sekitar 80-90 persen, sementara lainnya adalah murni dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi,” jelas Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa.

Pendapatan Pemda Mimika setiap tahun terus naik. Tahun 2021 Pemda Mimika berhasil mengumpulkan pendapatan sebanyak Rp4.368.311.355.196,50 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.3.529.549.232.316,50.

Pendapatan yang sudah cukup tinggi, namun Dwi mengatakan pendapatan akan semakin naik jika ada perkembangan kota dimana salah satunya harus ada investor yang masuk ke Mimika.

“Misalnya orang bangun pabrik ini kan di tanah, pengadaan tanahnya jangan dipersulit, misalnya di Eks Pasar lama, kalau ada hotel berbintang yang masuk misalnya bangun hotel berbintang kan kita bisa dapat (PAD) dari situ, tapi ini bukan Bapenda saja yang bergerak harus ada stakeholder lainnya juga,” katanya.

Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa

 

Selain itu harus lebih intensif mengenai tunggakan, pemeriksaan pajak, monitoring juga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bayar pajak dengan sosialisasi dan tatap muka. Karena kondisi Covid 19, sosialisasi tersebut hanya bisa dilakukan melalui media sosial.

Diakui memang para pendatang khususnya dari luar Papua juga turut serta dalam pembangunan ekonomi di Mimika karena banyak usaha yang dominan dijalankan oleh mereka. Namun disamping itu juga ada masyarakat Papua juga memiliki kontribusi dan andil melalui usaha kontraktor.

“Intinya kewajiban membayar pajak ini tidak melihat pendatang dan lainnya. Semuanya wajib. Makanya kesadaran wajib pajak itu yang harus ditingkatkan,” pungkasnya,’’

Saat ini pihaknya belum melihat potensi pendapatan langsung di daerah pesisir karena semua harus diperhitungkan dengan baik.

“Semua harus hitung hitungan, Kalau hitung hitungannya mines semua yah mines, karena harus dilihat transportasinya, peluang apa yang ada disana,” katanya.

Untuk itu ia mengatakan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan bagi Pemda Mimika membutuhkan banyak stakeholder.

Ekonomi Masih Fokus Satu Harga

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yohana Paliling menjelaskan di tahun 2022 ini, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah pemulihan ekonomi pasca Covid.

“Itu kita serius jadi untuk 2022 anggaran disitu cukup besar terutama dari dana otsus karena memang itu dikhususkan untuk masyarakat OAP yang ada di pesisir dan pegunungan, Bagaimana supaya masyarakat yang jauh dari kota mendapatkan akses yang baik terutama untuk bahan pokok,” katanya.

Sehingga tahun ini Yohana mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa sektor ekonomi yang ada, misalnya Dinas Koperasi dan Disperindag juga Perhubungan.

“Paling tidak kita satu harga. Kita subsidilah untuk masyarakat pesisir dan pegunungan. Ini yang sedang diupayakan,” katanya.
“Memang dengan adanya covid pengaruh sebenarnya di masyarakat pesisir dan gunung tidak ada covid tapi berdampak di harga dan aktifitas masyarakat terbatas,” lanjutnya.

Harmonisasi kegiatan di bidang ekonomi memang sudah ada seperti Dinas koperasi ketahanan pangan dan lainnya yang membidangi ekonomi, namun masih akan dirubah polanya agar kegiatan yang dilakukan tidak bertumpuk pada satu daerah atau kampong saja.

“Jadi urusan kegiatan tidak bersinggungan sehingga pelayanan ke masyarakat lebih merata dari sisi pembangunan bidang ekonomi,” kata Yohana.

Kepala Bappeda, Yohana Paliling

 

Dikatakan, saat ini ekonomi tetap berjalan, begitupun infrastruktur karena menurutnya, Infrastruktur menyerap tenaga kerja, dimana saat pembanguann semua aktif, maka pekerja akan mendapatkan upah, otomatis kegiatan ekonomi berjalan.

“Harga di Mimika sekarang fluktuatif mengikuti harga dari luar Timika jika diluar mahal, disini juga akan mahal, sehingga kami berupaya agar orang tidak bawa uangnya keluar dan sekarang sudah bagus, tapi sekarang kita mau cari apa saja di Timika ada, dulu kan tidak, rata-rata sekarang harganya juga tidak jauh berbeda,” ujarnya.

Tabel Distribusi Presentase Produk Domestik Bruto Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (sumber BPS Timika)

 

Pemerintah Tidak Maksimal

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan Ekonomi di Mimika hanya kebetulan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) besar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, APBD hanya mencapai Rp1,8 triliun. Tahun 2017 naik menjadi Rp2,9 triliun, memasuki 2019 naik ke angka kurang lebih Rp3,1 triliun dan di tahun 2022 sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) adalah sebesar Rp4.4 triliun Lebih.

Wabup katakan, dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Mimika sudah pasti baik. Namun pada kenyataannya belum maksimal. Karena Mimika sangat heterogen semua budaya, suku, agama semua ada di Mimika.

Ia pun mengakui di Mimika masih banyak orang yang belum sejahtera. APBD Mimika 80 persen dari bidang pertambangan. Dengan adanya APBD yang besar, jika dilihat didalam kota memang pembangunannya sudah luar biasa, bahkan peredaran uang dalam satu hari bisa Rp7 Miliar.

“Jika dilihat dari faktor tersebut memang ekonomi di Mimika cukup tinggi,” katanya. Johannes mengatakan masyarakat asli Papua di Mimika belum sejahtera dari sisi ekonomi. Masih banyak masyarakat yang hidupnya sebagai nelayan, petani yang dengan konsep ekonomi hari ini jualan dapat hasil habiskan lalu besoknya akan dicari lagi. Sehingga ia mengatakan belum ada keseimbangan antara APBD Mimika dengan kehidupan ekonomi masyarakat asli Mimika.

Ada banyak hal yang membuat tidak adanya keseimbangan hal ini karena masyarakat pribumi belum bisa diperhatikan dengan baik.

“Jika dilihat dengan kasat mata di dalam kota yang memiliki toko besar dan ruko, hanya sebagian kecil karyawan Papua yang bekerja di toko. Sementara mama-mama hanya berjualan di pinggir jalan. Tapi bukan berarti orang Papua tidak ada yang maju, banyak yang maju namun itu jika dilihat didalam kota Timika saja,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah sudah berupaya namun belum dilakukan secara berkesinambungan, misalnya hingga kini nelayan tradisional asli Mimika belum bisa menjadi nelayan modern. Upaya pemerintah hanya sebatas memberikan perlengkapan alat tangkap, lalu dibiarkan tanpa dibina.

“Masih ada PR besar yang pemerintah perlu mencari solusi, mengenai mental agar bisa bersaing dengan nelayan pendatang, harus ada pendampingan yang luar biasa. Kita belum melakukan itu. Pemerintah harus punya hati, jangan mudah kalah,” kata Wabup.

Menurut Wabup, banyak pola yang harus dibentuk, saat ini mental dan kepercayaan masih melekat pada OAP sehingga solusi dari pemerintah harusnya mengikuti pola dari OAP agar bisa sama-sama maju dan berkembang.

Dengan kata lain pihaknya harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Harus tau mental dari masyarakat pesisir adalah meramu sementara masyarakat gunung sudah biasa kerja keras dengan berkebun.

Mengenai pendidikan, baik pemerintah, PTFI dan YPMAK sudah memberikan hal pendidikan penuh kepada masyarakat baik Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan. Sisanya adalah pendidikan Vokasi.

Banyak teori dan studi yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa ahli, namun pemerintah belum menjalankan. Bukan saja mental masyarakatnya namun mental pemerintah juga perlu untuk diubah.

Sistem yang dilakukan pemerintah saat ini adalah Top Down bukan Bottom Up. Menurut Wabup, sistem Top Down memang bisa dilaksanakan namun tidak dalam konteks kepentingan individu.

“Struktur anggaran kita belum menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga kalau begitu terus masyarakat akan terus begini,” ungkapnya.

“Keadilan ekonomi. Mental dari pemerintah dan masyarakat yang memang harus sama sama dibangun. Menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat bukan menganggarkan sesuatu yang diingini oleh pemerintah. Sehingga penganggaran masih belum tepat sasaran,” lanjutnya.

Dikatakan ekonomi di Mimika bagus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukan angka yang baik dimana sesuai dengan data BPS Kabupaten Mimika selama periode 2017–2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Mimika sebesar 72,42, secara perlahan bergerak naik hingga IPM Kabupaten Mimika mencapai 74,48 pada tahun 2021.

Tabel Nilai Komponen IPM Kabupaten Mimika 2017-2021

 

Namun, kata Wabup pemerintah belum maksimal melihat kebutuhan 18 distrik yang ada di Mimika, dengan kondisi topografi dan geografinya. Bahkan sampai saat ini transportasi umum didalam kota saja tidak ada, apalagi ke pesisir. Untuk di pegunungan memang lapangan terbang di beberapa daerah sudah ada.

Satu visi misi Bupati bersama Wakil Bupati yang menjadi program prioritas adalah aksesibilitas menumbuhkan ekonomi baru yang ternyata belum dilaksanakan yang kemudian berujung orang di kampung semua harus datang ke kota untuk mencari kehidupan.

Untuk keterwakilan OAP di pemerintahan Wabup menjelaskan komposisinya masih 30 : 70 persen, 70 persen adalah pendatang. Untuk struktur orang yang memiliki jabatan 80 persen adalah pendatang luar Papua sementara 20 persennya adalah OAP.

Dalam mengontrol pendatang masuk ke Mimika secara spesifik, pemerintah tidak melakukan itu. Namun menunggu jika sudah masuk lalu nantinya akan didata.

Pendatang dari luar Papua, mereka datang sebagai pengusaha yang tadinya tidak punya apa apa, akhirnya bisa berkembang sehingga kata Wabup dalam hal ini, tidak bisa salahkan masyarakat pendatang karena mereka juga berjuang mencari hidup dengan inovasi dan kreativitas. Sementara Masyarakat OAP belum bisa bersaing di bidang perdagangan.

“Apakah kita mau biarkan masyarakat kita terus tergeser dia punya hidup di lumbung padi yang besar ini tapi dia tidak bisa punya apa apa,” lanjutnya.

Hingga kini juga untuk regulasi yang mengatur mengenai perekonomian OAP juga belum ada.

“Ekonomi kita saat ini dengan uang banyak kita belum sejahtera khususnya masyarakat asli. APBD kita tidak mampu ada dana otsus bagaimana masyarakat diperdayakan, dididik, dibina supaya kalau bisa jadi pengusaha bahkan bisa jadi eksportir. Penuhi kebutuhan bukan mendiskriminasi mereka,” pungkasnya.

Catatan-catatan tersebut kata Wakil Bupati, masih sementara diperjuangkan sehingga nantinya ia berharap pihaknya bisa bekerja lebih keras untuk mencapai kekurangan-kekurangan tersebut.

Ironi Freeport

Berdasarkan data Kantor Bea Cukai Amamapare Mimika, pada tahun 2019 penerimaan negara dari hasil ekspor tambang sebesar Rp1.156.842.924.000, tahun 2020 angkanya naik Rp1.694.394.548.716, dan pada tahun 2021 bea cukai berhasil mengumpulkan pundi-pundi penghasilan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebesar Rp3.107.207.243.818.

Vice President Industrial Relations PTFI, Demi Magai menjelaskan memang produksi tambang di Freeport semakin meningkat. Namun dari tahun 2016, 2017 kemudian masuk ke tahun 2018 ada penurunan sebab berkaitan dengan Kontrak Karya (KK) dan IUPK.

“Target produksi saat ini adalah tembaga yang lebih banyak sekitar 22 ton per hari, sementara emas masih dibawahnya, tahun 2018 bonus produktifitas tembaga (untuk karyawan) sama dengan emas karena sekarang emas dibawah produksi tembaga,” jelasnya.

Demi mengatakan tembaga di Freeport merupakan tembaga terbaik kelas dunia. Saat ini operasi tambang terbuka sudah ditutup pihak Freeport sementara melakukan pengelolaan lingkungan dan penghijauan kembali.

“Tambang DOZ juga sudah tutup, sekarang yang beroperasi adalah tambang underground GBC, DMLZ dan Kucing Liar,” jelasnya.

Demi mengungkapkan di Mimika termasuk Provinsi Papua, Freeport berperan sebagai penyumbang terbanyak. “Kehadiran Freeport positif sekali tentu memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” kata Demi.
Dijelaskan untuk keterwakilan karyawan asli Papua, Demi mengatakan dari 7.700 karyawan Freeport permanen diluar kontraktor ada 40 persen adalah karyawan asli Papua.

Angka tersebut sudah dikurangi dengan 1.200 karyawan Papua yang ikut dalam mogok kerja beberapa tahun lalu.

Vice President Industrial Relations PTFI, Demi Magai

 

Sementara yang duduk di posisi strategis ada 9 orang senior managemen asli Papua termasuk Demi Magai, satu orang adalah Direktur yakni Claus Wamafma.

Sebagai putra Papua yang termasuk dalam 7 suku ia berharap pendapatan daerah khususnya yang diperoleh dari Freeport bisa bermanfaat bagi semua stakeholder khususnya bagi Kabupaten Mimika.

“Putra daerah harus punya planing yang jelas, harus tau arah pembangunan kelolanya kemana. Dan kepemimpinan harus terus kerjasama dengan Freeport, mungkin selama ini masih belum maksimal namun Freeport terus berkomitmen untuk bisa menjalin kerjasama dengan Pemda karena sudah mejadi kewajiban Freeport harus memberikan kontribusi,” ujarnya.

Ia berharap pemimpin daerah bisa menjadi pemimpin yang transparan dan memiliki komitmen untuk membangun Mimika.

(Bersambung ke Keadaan Memaksa Harus Bisa)

reporter : Kristin Rejang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.