KPU Mimika Lantik Anggota PPD dan PPS Susulan untuk Pilkada 2024

Komisioner KPU Mimika bersama staf foto bersama dengan anggota PPD dan PPS susulan yang dilantik. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)
Komisioner KPU Mimika bersama staf foto bersama dengan anggota PPD dan PPS susulan yang dilantik. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)

TIMIKA, Seputarpapua.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika melantik anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) susulan.

Pelantikan anggota PPD dan PPS untuk Pilkada tahun 2024 pada Kabupaten Mimika dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (6/6/2024).

Pelantikan anggota PPD berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2024, tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mimika tahun 2024.

Sementara untuk pelantikan anggota PPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2024, tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mimika Tahun 2024.

Jumlah untuk anggota PPD susulan yang dilantik sebanyak 1 orang dari Distrik Mimika Barat Tengah. Sementara untuk anggota PPS susulan sebanyak 149 orang.

Pelantikan PPD dan PPS susulan ini dikarenakan, pada saat perekrutan tidak memenuhi kuota. Sehingga, dilakukan koordinasi dengan aparat kampung dan distrik, sehingga dilakukan pelantikan susulan.

Pelantikan anggota PPD dan PPS susulan dilakukan oleh Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika Hironimus Ladoangin Kia Ruma mewakili Ketua KPU Mimika, Dete Abugau.

Hiro mengatakan, sejak pelantikan, maka secara resmi PPS menjabat pejabat agenda negara. PPS merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemilu. Dimana, PPS akan membentuk Kelompok Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

“Oleh itu, siapapun yang dipilih baik Pantarlih dan KPPS harus yang dikenal dan berada di wilayah kerja. Sehingga mengenal warga dan situasinya,” katanya.

Kata dia, untuk rekrutmen KPPS, biasanya ada intervensi dari RT. Sehingga pada Pemilu lalu ada permasalahan, karena rekomendasi untuk KPPS tidak dijalankan oleh PPS karena mungkin PPS menilai KPPS adalah anggota RT, padahal untuk rekrutmen KPPS ada ditangan PPS.

“Karenanya, harus berkoordinasi dengan baik dengan RT dan kelurahan. Sehingga nantinya ada kolaborasi antara PPS dan pihak kampung,” katanya.

penulis : Mujiono
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan