KEEROM | Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ), Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keerom, Papua tepatnya Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Jumat (10/9/2021).
Dalam kunjungannya ke Kampung Yuwanain yang merupakan satu-satunya kampung mandiri di Provinsi Papua itu, Mendes didampingi Bupati Keerom, Piter Gusbager dan Wabup Wahfir Kosasih Sekda Keerom, Triswanda Indra, dan Plt Kepala Distrik Arso, Laurens Borotian da Kepala Kampung Yuwanain, Abdul Gopar.
Mendes mengatakan, kunci utama
menuntaskan kemiskinan di Indonesia adalah transparansi pengelolaan dana desa serta validitas data.
“Kedatangan saya dalam rangka mengkonsolidasikan kepada semua bahwa kunci terpenting dari cita-cita pak Presiden RI yakni yang paling utama adalah validitas data dan transparansi pengelolaan dana desa,”katanya.
Untuk mewujudkan cita-cita Presiden RI terkait percepatan pembangunan di kampung-kampung, maka dibutuhkan tanggungjawab dan kerjasama semua pihak.
Ia berharap seperti target Presiden di tahun 2024 nol persen kemiskinan ekstrim, meski ini pekerjaan berat namun bisa dilakukan.
Kata Mendes, anggaran yang dikucurkan untuk mengentaskan kemiskinan ini sangatlah besar, tapi kenapa kemiskinan ini tidak selesai-selesai, karena datanya tidak valid, tida bisa dipertanggungjawabkan akhirnya tidak tepat sasaran.
Selain itu ia juga menyinggung soal tenaga pendamping desa pada umumnya di Papua yang masi relatif kurang sehingga dirinya mengatakan akan menjadi perhatian khusus juga agar kedepannya satu kampung memiliki satu pendamping.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, mengemukakan bahwa untuk transparansi DD, Pemkab Keerom telah memulainya dimasa kepemimpinan Piter-Wahfir.
“Tadi Pak Menteri singgung soal bagaimana bantuan-bantuan tepat sasaran sampe ke kampung-kampung maka diharapkan peran serta kepala kampung juga manjadi agen transparan , kepala kampung harus menjadi contoh, menjadi agen perubahan di kampung” ungkapnya.
Selain itu Untuk SDGs, Piter Gusbager menuturkan bahwa sampai saat ini Pmkab Keerom telah mengucurkan sekitar Rp 1 M lebih di 89 kampung, dana SDGs itu untuk pemutahiran data.
Data sangatlah penting karena uang-uang yang dikucurkan harus sesuai data khusunya data penduduk miskin namun di kabupaten Keerom diakuinya memiliki kelemahan besar soal validasi data.
Sehingga ia mengajak kepala kampung, kepala distrik di kabupaten keerom untuk memberikan data yang valid agar bisa ter-update, mulai dari kampung, distrik hingga kabupaten untuk bisa menyelesaikan persoalan data penduduk miskin di wilayah keerom.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis