SORONG | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, mengharapkan pemerintah daerah setempat lebih transparan dalam melakukan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai ketentuan yang berlaku dan ada keadilan bagi masyarakat di kabupaten tersebut.
Anggota DPRD Maybrat Sebastian Bame menyatakan, itu terkait adanya aksi blokade jalan yang dilakukan masyarakat di sejumlah distrik daerah tersebut pada 31 Juli 2020 menanggapi hasil seleksi CPNS tahun 2018 yang baru saja diumumkan.
“Aksi protes tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak adil dalam seleksi CPNS dan hal tersebut wajar saja selagi masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara yang merugikan banyak orang,” kata Sebastian Bame di Sorong, Sabtu (1/8).
Dia meminta agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maybrat membuka diri untuk menerima tuntutan atau aspirasi masyarakat yang kesal terhadap hasil seleksi CPNS yang baru diumumkan tersebut.
Selain itu, kata dia, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maybrat juga harus siap berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap pertanyaan masyarakat tentang hasil CPNS 2018 yang diprotes itu.”
Yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah untuk keadilan,”
“Sebagai wakil rakyat saya juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar ke depan nanti lebih transparan dalam melaksanakan seleksi CPNS dengan melihat secara jeli kemampuan dan kualitas anak daerah yang memiliki kemampuan untuk membangun daerahnya,” ujarnya.
Ia mengharapkan pula kepada seluruh masyarakat Maybrat tetap menjaga situasi keamanan daerah. Aksi dilakukan tetapi tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
Tinggalkan Balasan