seputarpapua.com

Legislator Mimika: Larangan Angkut Penumpang, Kebijakan yang “Mematikan” Tukang Ojek

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Tansil Azharie
Tansil Azharie

TIMIKA | Anggota Fraksi Gerindra DPRD Mimika, Provinsi Papua, Tansil Azharie mengkritisi kebijakan pemda setempat yang menerapkan Pra New Normal pandemic Covid-19 yang melarang tukang ojek mengangkut penumpang.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam kesepakatan bersama nomor 443.1/386 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 Pra New Normal khususnya Romawi III nomor 3 huruf (g) menerangkan, ojek tidak diperbolehkan mengangkut penumpang.

Tansil menyatakan, meskipun upaya pemerintah sudah sangat baik dalam penanganan Covid-19, namun ada sejumlah kebijakan yang dibuat sepihak.

Ditambah lagi, pemerintah daerah dalam pembahasan dan penanganan wabah pandemic Covid-19 ini tidak pernah melibatkan 34 anggota DPRD Mimika, kecuali Ketua DPRD.

“Ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah daerah dan tim gugus Covid-19, diputuskan secara sepihak. Seperti, melarang tukang ojek untuk menaikkan penumpang,” kata Tanzil di bilangan Jalan Budi Utomo, Jumat (5/6).

Tansil mengaku, para tukang ojek siap turun ke jalan untuk melakukan aksi protes atas pelarangan ini.

“Kalau tidak bisa ambil penumpang, lalu bagaimana para tukang ojek ini mencukupi kebutuhan hidupnya. Apalagi tukang ojek tidak memiliki gaji tetap per bulan. Hanya mengandalkan bayaran dari penumpang,” katanya.

Tansil menuturkan, kalaupun dengan alasan menjaga jarak, tukang ojek bisa melengkapi diri dengan jaket memakai masker dan protokol kesehatan yang lain.

Berita Terkait
Baca Juga