Legislator Mimika Minta Penegak Hukum Selidiki Hasil Pungutan Biaya Rapid Test, Uangnya Dikemanakan?

TIMIKA | Legislator Mimika, Provinsi Papua, Saleh Alhamid meminta pihak Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan terkait pengenaan biaya rapid test yang dipungut dari masyarakat untuk pemeriksaan cepat antibodi.

Menurut dia, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang sangat besar hingga ratusan miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 yang melanda Mimika, namun kenapa masih juga melakukan pungutan kepada masyarakat.

Padahal, anggaran yang sangat besar itu sudah termasuk untuk pembelian alat rapid test.

“Polisi dan Jaksa yang ada di Timika supaya melakukan penyelidikan kemana uang masyarakat sebesar 600 ribu itu untuk biaya rapid test,” tegas Saleh saat ditemui di Gedung DPRD Mimika, Kamis (9/7).

Biaya rapid test senilai Rp600 ribu itu, kata Saleh, sangat membebani masyarakat, apalagi ditengah situasi pandemi ini.

“Jadi silakan cari tahu larinya kemana. Kalau itu ada indikasi disalahgunakan, ya tangkap. Periksa. Ini kan sangat membebani masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kepolisian dan Kejaksaan diminta sesegera mungkin melacak keberadaan uang rapid test, di setor kemana dan dipergunakan untuk apa?.

“Jadi begitu, dilacak keberadaan uang itu dikemanakan, bikin laporan resmi,” katanya.

 

Reynold Ubra
Reynold Ubra

 

Sementara itu, Jubir Gugus Tugas Covid-19 Mimika, Reynold Ubra, saat dikonfirmasi Seputarpapua.com menjelaskan, hasil pungutan biaya rapid test sebesar Rp600 ribu itu dimasukkan ke kas daerah.

Dana tersebut akan dijadikan modal untuk membeli alat rapid test, alat pelindung diri (APD), tim medis dan honor petugas.

“Itu dikembalikan ke kas daerah. Jadi ada dua komponen besar, pertama untuk modal. Beli alat rapid test seharga 400 ribu, ditambah 100 ribu untuk bahan habis pakai, seperti alkohol, masker atau APD lah,” jelasnya.

“Kemudian yang 100 ribu untuk jasa petugas. Karena petugas pada akhirnya juga bekerja lembur. Didalam Perbub itukan sudah jelas, disetor ke kas daerah,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan surat edaran tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi, yakni sebesar Rp150 ribu.

Meski demikian tidak semua daerah di Indonesia mengikuti surat edaran tersebut. Salah satunya Kabupaten Mimika, Papua.

Alasannya, alat rapid test yang digunakan di Mimika adalah rapid test buatan luar negeri yang dibeli dengan harga Rp400 ribu.

Sementara biaya rapid test sesuai surat edaran Kemenkes itu apabila alat rapid tets tersebut adalah buatan dalam negeri yang saat ini sedang di produksi BNPB.

 

Reporter: Saldi
Editor: Batt

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar