Tidak dipungkiri, ujar Karel, adanya otsus untuk meredam aksi pemberontakan. Seperti di Aceh, otsus diberikan untuk meredam pemberontakan gerakan Aceh Merdeka (GAM). Begitu juga Papua, otsus diberikan untuk meredam OPM dari isu Papua merdeka.
“Negara belum punya acara yang tepat untuk meredam situasi ini. Itu menurut kita, menurut orang Papua. Jadi, orang suka tidak suka, otsus di Aceh itu karena GAM, otsus di Papua ini karena OPM,” ujarnya.
Jika situasi Papua masih seperti yang disampaikan di atas, kata Karel, Negara harusnya instropeksi dan koreksi kembali secara menyeluruh, serta mencari solusi untuk meredam situasi ini.
Misalkan saja, Negara harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua hingga ke akar rumput. Sebab, selama ini turunnya anggaran otsus dianggap tidak sampai dirasakan masyarakat paling bawah, sehingga tidak dirasakan manfaatnya.
Bahkan beberapa pembangunan secara besar-besaran yang dilakukan Negara melalui pemerintah pusat justru bukan dari anggaran otsus, melainkan kebijakan dan kebijaksanaan pimpinan Negara.
“Hampir kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada secara besar-besaran di Papua ini, justru dari Negara secara langsung, dari Presiden langsung. Otsus, yah, begitu-begitu saja, apa sih yang otsus sudah buat?” ujarnya.
Saat ini, ada kebijakan yang sedikit sudah dirasakan masyarakat kecil hingga ke pedalaman baik di pegunungan maupun pesisir, yakni program dana desa. Program yang justru bukan berasal dari dana otsus.
“Yang masyarakat rasa sekarang, sedikit itu, dana desa. Kalau program-program otsus ini, mustinya bijaksana, pro rakyat, kan begitu. Saya tidak tahu masalahnya ada di mana, apakah ada di pusat atau pemerintah provinsi atau di kabupaten,” katanya.
- Tag :
- OPM,
- Otsus Gagal,
- Otsus Papua,
- Papua
Tinggalkan Balasan