seputarpapua.com

Lemasko Minta Disnaker Panggil Perusahaan Penyuplai Tenaga Kerja dari Luar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Ketua Lemasko, Gregorius Okuare. (Foto: Muji/Seputarpapua)
Ketua Lemasko, Gregorius Okuare. (Foto: Muji/Seputarpapua)

TIMIKA | Ketua Lemasko (Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro) Gregorius Okuare meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memanggil kontraktor penyuplai tenaga kerja yang tidak lapor ke Pemda Mimika.

“Kami dari lembaga minta supaya Disnaker segera panggil pihak-pihak yang memasukkan pekerja dari luar ke Mimika tanpa pemberitahuan atau lapor ke Pemda serta tanpa sepengetahuan lembaga adat,” kata Gerry sapaan akrabnya di Timika, Jumat (9/4/2021).

Kata Gerry, saat ini banyak pencari kerja (Pencaker) di Papua, khusunya Mimika, tapi tenaga kerja dari luar makin banyak masuk ke perusahan-perusahaan yang beroperasi di Mimika.

“Untuk apa didatangkan dari luar, mohon untuk dipanggil yang bersangkutan sebagai pelaku usaha supaya duduk bersama pemerintah, DPRD, Disnaker dan lembaga adat untuk mengkroscek serta meninjau kembali alasan mereka,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika alasannya tenaga kerja di Mimika atau di Papua tidak memiliki skill (ketrampilan), itu tidak benar juga, karena ada juga orang-orang asli Papua yang memiliki kemampuan.

“Contohnya, ada beberapa spesifikasi butuh skill secara teknis, itu hanya beberapa bagian kecil saja. Sehingga, saya pikir tidak perlu datangkan dari luar. Kalau sudah tidak ada, baru datangkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kabid Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun mengungkapkan banyak perusahaan merekrut tenaga kerja baru dari luar daerah, namun tidak pernah melapor.

Hal ini didapati dari laporan tim di lapangan. Padahal seharusnya perusahaan yang merekrut tenaga kerja baru dari luar kota wajib dilaporkan ke pemerintah setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016, tentang penempatan tenaga kerja.

“Aturan ini tidak pernah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan,” kata Anton, Rabu (7/4/2021).

“Jangankan melaporkan, koordinasi sajapun tidak pernah ada sama sekali. Kami telah melayangkan surat kepada beberapa perusahaan untuk mendiskusikan hal tersebut,” lanjutnya.

Berita Terkait
Baca Juga