Mantan Anggota Dewan Datangi Kantor DPRD Mimika Tuntut Hak, Ada Emas 30 Gram

MANTAN DEWAN - Sejumlah mantan anggota dewan periode 2014-2019 mendatangi gedung DPRD Mimika ingin menanyakan hak-hak yang belum terselesaikan semasa menjabat. Foto: Saldi/SP
MANTAN DEWAN | Sejumlah mantan anggota dewan periode 2014-2019 mendatangi gedung DPRD Mimika ingin menanyakan hak-hak yang belum terselesaikan semasa menjabat. (Foto: Saldi/SP)

TIMIKA | Sejumlah mantan anggota DPRD Mimika, Papua periode 2014-2019, Senin (5/10) mendatangi Kantor DPRD untuk menuntut hak-hak mereka yang belum terselesaikan selama masih aktif menjabat.

Sejumlah mantan anggota dewan tersebut, diantaranya Hadi Wiyono, Thadeus Kwalik, Yulius Kum, Theo Deikme, Yelinus Mom, Sony Kaparang, Elieser Ohee, Markus Timang dan Yohanis Wantik.

Mewakili rekan-rekannya, Hadi Wiyono mengatakan ia bersama rekan-rekannya merasa masih ada hak-hak melekat yang belum terselesaikan selama menjabat sebagai anggota DPRD Mimika.

Hak-hak yang dimaksud menurut Hadi, yakni pada tahun 2018, seharusnya 35 anggota dewan mendapatkan dua buah pin berlambang Pemda dan dewan. Namun pada kenyataannya, mereka hanya menerima satu pin saja. Masing-masing pin terbuat dari emas seberat 10 gram.

Bagitu juga tahun 2019, mereka justru sama sekali tidak mendapatkan pin. Sehingga total pin yang tidak diterima mantan anggota dewan masing-masing sebanyak tiga pin atau seberat 30 gram emas.

Tidak hanya itu, pada dua tahun tersebut mereka pun tidak mendapatkan atribut setelan jas, pakaian olahraga, pakaian batik, PSL, PDH, sepatu hingga peci. Begitu juga dana keamanan dan asuransi kesehatan.

Sedangkan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kata Hadi, memang hanya beberapa mantan anggota dewan saja yang hingga kini belum diselesaikan.

“Jadi SPPD ini pertanggungjawabannya sudah diberikan, kita setor ke keuangan. Sebenarnya SPPD itu kalau tidak dibayar itu tidak ada masalah, tapi kasih kembali itu bukti-bukti. Tapi kalau tidak dikasih kembali, berarti bayar dong,” kata Hadi.

“Kalau pun itu sudah selesai di sana, sudah dipertanggungjawabkan di keuangan Pemda sudah di sini setor kemana?” sambungnya.

Oleh karena itu kedatangan sejumlah mantan anggota dewan ke gedung DPRD Mimika ini, bertujuan menyelesaikan persoalan ini secara baik. Tetapi, jika tidak ada itikad baik dari lembaga DPRD Mimika untuk menyelesaikan hak-hak para mantan anggota dewan, terpaksa mereka akan menempuh jalur lain.

“Jalur lain itukan banyak, proses hukum juga bisa. Yang jelas sekarang ini kita pendekatan untuk menyelesaikan dengan baik. Mari kita selesaikan, karena ini muncul masalah,” ujarnya.

Jika menemui jalan buntu, maka kata Hadi, langkah selanjutnya pihaknya akan membuat laporan ke pihak berwenang.

Terkait berapa nominal atau jumlah hak-hak yang harus dipenuhi lembaga DPRD Mimika, Hadi mengatakan bahwa tidak mengetahuinya secara detail. Sebab, misalkan saja SPPD, perjalanan dinas yang dilakukan mantan anggota dewan tentu berbeda-beda.

“Karena didalam buku APBD pun, itu ada dianggarkan. Pin itu kita dapat dua, satu lambang pemda, satu lambang dewan,” katanya.

Sementara itu, Thadeus Kwalik menegaskan, dirinya selaku anak Amungme menuntut hak kepada lembaga DPRD Mimika untuk segera diselesaikan. Sebab, beberapa kali ia mendatangi gedung DPRD tetapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Lembaga tolong, saya datang secara baik-baik. Selama sembilan bulan saya sudah bolak-balik, sekarang saya pikir sudah terakhir, Bapak dorang duduk bicara seperti apa, saya minta dengan hormat, jangan saya datang kedua kali lagi,” ujarnya.

Reporter: Saldi
Editor: Misba Latuapo

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.