Masyarakat Demo Tuntut Pj Gubernur Papua Tengah Harus Putra Meepago

Demo damai di halaman Kantor DPRD Nabire. (Foto: Christian Degei)
Demo damai di halaman Kantor DPRD Nabire. (Foto: Christian Degei)

NABIRE | Demonstrasi damai digelar massa yang mengatasnamakan masyarakat adat wilayah Meepago di halaman Kantor DPRD Kabupaten Nabire.

Dalam aksinya ini, massa menuntut Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah harus putra asli Meepago.

Mereka melakukan demonstrasi ini merupakan awal sebagai tanda penolakan jika Pj Gubernur ditunjuk orang luar dari wilayah adat Meepago.

Koordinator Aksi Dominggus Adii mengatakan, pihaknya menolak jika Pj Gubernur Papua Tengah orang luar dari daerah Meepago. Karena, tidak mengetahui secara jelas situasi, dan kondisi wilayah Meepago terlebih khusus di Kabupaten Nabire.

“Orang luar wilayah adat Meepago tidak tahu tentang situasi, dan kondisi wilayah Nabire, sehingga kami datang menolak Penjabat Gubernur Papua Tengah orang luar,” kata Adii, Selasa (8/11/2022).

Menurut Adii, pihaknya telah mengetahui ada informasi yang beredar di tengah masyarakat bahwa Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah akan diduduki ibu Ribka Haluk, mantan Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Papua.

“Kami sama-sama anak Papua, tetapi mereka yang datang menduduki jabatan Penjabat Gubernur ini tidak tahu tentang kondisi wilayah adat Meepago, jadi kami sengaja menolak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak putra asli Meepago yang dinilai sangat cocok untuk menjadi gubernur, dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah.

“Untuk itu, pihak luar tidak perlu ikut campur dalam menduduki jabatan Penjabat Gubernur  provinsi Papua Tengah. Banyak putra asli Meepago yang yang terbaik dan harus dilantik,” katanya.

Dalam aksi itu, massa membawa spanduk memasuki halaman kantor DPRD Kabupaten Nabire dengan bertuliskan “Kami menolak Penjabat Gubernur dari Orang Luar Meepago. Orang luar tidak tau kondisi Nabire, dan tidak cocok jadi Gubernur di Meepago.”

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nabire H. Mohammad Iskandar mengatakan, pihaknya akan mengkoordinir permintaan itu kepada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat punya hak untuk membuat kebijakan.

“Kami terima dan kami tampung aspirasi masyarakat semua. Dan kami akan sampaikan apa yang bapak dan ibu sampaikan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Pihaknya berharap dalam waktu dekat Penjabat Gubernur Papua Tengah dapat dilantik pemerintah pusat sesuai permintaan masyarakat adat Meepago.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Christian Degei
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.