Novian akui, tahun 2020 tidak ada satupun pokok pikiran Dewan yang diakomodir. Hal ini dikarenakan adanya recofusing anggaran, terkait penanganan Covid-19 di Mimika.
“Kalau tahun lalu mungkin pokir tidak diakomodir, kami masih paham. Tapi tahun ini, kami harap pokir Dewan bisa diakomodir,” ungkap Novian.
Novian menambahkan meski demikian, kepala kampung harus pro aktif dalam kegiatan pembangunan. Karena semua itu demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ada pembangunan tidak bisa didukung dengan APBD. Maka bisa menggunakan dana desa yang ada. Tentunya itu melalui kesepakatan bersama,” tutur Novian.
Reporter: Mujiono
Editor: Aditra
- Tag :
- DPRD Mimika,
- Iwaka,
- Kabupaten Mimika,
- Reses
Tinggalkan Balasan