Memahami Pergantian Sertifikat Tanah Elektronik yang Kini Berpolemik

1612677028925

JAKARTA | Isu terkait rencana Pemerintah yang akan menarik sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat elektronik menjadi perbincangan masyarakat, termasuk warganet, dalam sepekan terakhir.

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mulai berlaku pada tahun 2021 ini.

Kekhawatiran pun muncul karena berbagai alasan, mulai dari keamanan data, hingga validitas dokumen tersebut.

Bahkan, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah sempat mewanti-wanti pergantian dokumen kertas menjadi elektronik, dalam cuitannya beberapa hari lalu.

Febri menyebut bahwa kasus korupsi pada KTP elektronik perlu menjadi pembelajaran, baik dari akses data, kesiapan peralatan, kapasitas dan integrasi pegawai, hingga validitas yang jauh lebih penting.

“Poinnya, sebelum mengambil kebijakan yang berefek besar pada publik dengan anggaran sangat besar, maka sangat penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal. Proyek e-KTP cukuplah jadi pembelajaran,” tulis Febri Diansyah melalui akun Twitternya @febriadiansyah pada Kamis (4/2/2021).

IKLAN-TENGAH-berita

Ada beberapa poin yang menurut Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan terkait transformasi digital yang tengah dilakukan, yakni sertifikat elektronik.

Peralihan bentuk sertifikat tanah dalam bentuk digital ini diharapkan dapat menghindari adanya pemalsuan dokumen yang biasanya dilakukan mafia tanah.

Prev1 of 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar