Menko Polhukam Akui Terjadi Kasus Kekerasan Beruntun Pasca Dialog Papua di Jenewa

Mahfud MD. (Foto: Kemenko Polhukam)
Mahfud MD. (Foto: Kemenko Polhukam)

TIMIKA | Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui justeru terjadi kasus kekerasan beruntun di Papua pasca dialog ‘Jeda Kemanusiaan’ di Jenewa, Swiss pada 11 November 2022 lalu.

Mahfud menyebut dialog yang diinisiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melibatkan Majelis Rakyat Papua itu memang tidak menjamin gencatan senjata di Papua.

Dia mengatakan, proses dialog jeda kemanusiaan Papua itu melalui konsultasi dengan pemerintah. Akan tetapi, Komnas HAM dan MRP tidak boleh mengambil keputusan politik. Kedua lembaga tidak mewakili keputusan pemerintah.

“Sesudah dialog malah (terjadi kekerasan). Tidak ada yang menjamin. Katanya jeda kemanusiaan. Tapi hampir setiap minggu terjadi (kasus kekerasan). Sudah sembilan kali terjadi dalam dua bulan terakhir,” kata Mahfud dalam catatan akhir tahun, Jumat (16/12/2022).

Mahfud membantah bahwa pemerintah enggan dan takut berdialog dengan OPM. Berbagai upaya dialog selama ini, sebut dia, belum ada yang merepresentasi keinginan semua pihak.

“Pemerintah dikritik bahwa harus dialog, cari penengah yang bisa menjembatani dialog pemerintah dengan OPM. Kami sudah cari penengah sejak dulu, lah mereka (OPM) tidak mau dialog,” sebut Mahfud.

OPM dan pendukungnya, kata Mahfud, justru menolak dialog difasilitasi pihak lain. Sebagaimana OPM selalu meminta ditengahi oleh Dewan HAM PBB meski mereka tidak memiliki legitimasi di PBB.

“Baiknya memang dialog. Tapi mereka tidak mau ditengahi oleh pihak lain. (Masyarakat) juga jangan terlalu emosional, suruh babat saja. Tidak bisa begitu, kita pelan-pelan. Menyelamatkan satu nyawa itu penting,” katanya.

Adapun Komnas HAM, MRP, Dewan Gereja Papua (DGP), dan United Liberation Movement for Papua (ULMWP) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) Jeda Kemanusiaan Bersama untuk solusi damai Papua di Jenewa Swiss, pada 11 November 2022 lalu.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tegas menolak kesepakatan itu.

TPNPB-OPM merasa sama sekali tidak terwakili oleh ULMWP dan menyebut organisasi bentukan Benny Wenda itu bukan representasi perjuangan Papua.

 

editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JADWAL IMSAKIYAH KAB.MIMIKA
TANGGALIMSAKSUBUHZUHURASARMAGRIBISYA
28/03/202404:3104:4112:0115:1218:0319:11
29/03/202404:3004:4012:0115:1218:0219:11
30/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
31/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
01/04/202404:3004:4012:0015:1318:0119:10
02/04/202404:3004:4011:5915:1318:0119:09
03/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:09
04/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
05/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
06/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:08
07/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:07
08/04/202404:2804:3811:5815:1317:5819:07
09/04/202404:2804:3811:5715:1317:5819:07

KONTEN PROMOSI