seputarpapua.com

Meski Zona Hijau, Sektor Ekonomi Waropen Terdampak Pandemi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Ilustrasi (Foto: Dok/SP)
Ilustrasi (Foto: Dok/SP)

TIMIKA | Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya ekonomi.

Provinsi Papua yang didalamnya terdapat 28 kabupaten/kota menjadi salah satu daerah yang juga terpapar Covid-19 hingga mempengaruhi sisi ekonomi.

Ketua Dewan Adat Suku Kai Timur, Alberth Wopari, di Kabupaten Waropen menyebut Waropen salah satu daerah yang terdampak langsung sisi ekonominya. Untuk memulihkannya dibutuhkan kebijakan strategis pemerintah daerah setempat.

Ketua Dewan Adat Suku Kai Timur Waropen Tengah yang melingkupi wilayah Distrik Maisirei ini mengatakan, hingga saat ini masyarakat hanya berharap kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kalau pemerintah tidak mengatur baik dengan memberi prioritas bagi terjaganya ekonomi kerakyatan ini maka masyarakat akan mengalami kesulitan,” katanya saat diwawancarai, Sabtu (28/11).

Itu sebabnya, Alberth Wopari mengingatkan, APBD Waropen harus bisa direalisasikan dengan baik, karena saat ini hampir 90 persen harapan masyarakat itu hanya pada APBD Waropen. Kalau tidak masyarakat jelas kesulitan untuk mendapatkan hasil dari sisi ekonominya karena jualan-jualan di pasar itu hampir-hanpir tidak laku.

“Artinya tidak ada pembeli yang bisa diharap untuk membeli jualan masyarakat lokal ini,” katanya.

Alberth Wopari yang diwawancarai via selulernya mengungkap meski Waropen masuk dalam zona hijau Covid-19 namun masyarakat semakin kesulitan dari segi ekonomi.

“Kita mendapatkan informasi kalau Kabupaten Waropen hingga hari ini masih berstatus Zona Hijau tetapi semua kondisi daerah dipaksa seperti daerah berstatus Zona Merah. Jadi hampir semua aktivitas warga menjadi lumpuh terlebih untuk situasi perekonomian masyarakat usaha menengah dan kecil”

“Tidak ada subsidi bagi para pelaku usaha menengah dan kecil sementara perkembangan transaksi jual beli usaha masyarakat lokal asli Waropen juga tidak seperti kondisi normal karena tidak ada pembeli mengingat kebanyakan warga juga masih dalam kondisi kuatir dan takut dalam beraktivitas,” ungkap Alberth Wopari.

Dari situasi ini, Dewan Adat KAI Timur mengakui, jika APBD tidak dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian ini, maka pihaknya menilai pemerintah tidak mampu mengendalikan dan terlebih mengatasi sisi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Selebihnya lanjut Alberth Wopari yang ditanyai apakah tidak ada samasekali dana subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya juga dalam rangka mendukung kelesuan kondisi para pelaku usaha menengah dan kecil di Waropen, dikatakan Alberth Wopari bahwa masyarakat di kampung sendiri memang hanya bisa berharap dari bantuan langsung tunai yang digulirkan pemerintah.

“Itu ada digulirkan melalui para kepala kampung dan itu juga hanya untuk membantu ekonomi dalam keluarga, itu ada. Tahapan pertama 600.000 ribu jadi selama tiga bulan warga mendapatkan 1.800.000 ribu Begitu juga ditahap kedua masyarakat menerima 300.000 ribu, jadi tiga bulan 900.000 dan ditahap ketiga ini kemungkinan di bulan Desember juga sebesar 300.000 ribu Kalau untuk para pelaku usaha itu tidak ada samasekali,” jelas Alberth Wopari.

Jika ini terbiarkan dampak apakah yang bisa diprediksi oleh Dewan Adat dan apa saran yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah Waropen, Alberth Wopari menegaskan bahwa beberapa waktu lalu sudah disarankan Dewan Adat agar pemerintah memperhatikan sisi ekonomi masyarakat ini.

“Kami minta pemerintah dapat menyediakan dana yang cukup untuk bisa dikelola masyarakat melalui bidang usahanya masing-masing sehingga apa yang mereka upayakan didarat dengan perkebunannya atau di laut dengan nelayannya bisa dipakai untuk bertahan hidup keluarganya,” kata Alberth Wopari.

Reporter: YN
Editor: Misba Latuapo
Berita Terkait
Baca Juga