TIMIKA | Bappeda Mimika melakukan konsultasi publik draf kedua rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.
Konsultasi ini dilaksanakan di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo, Senin (21/3/2022).
Asisten I Bidang Pemerintah Setda Mimika, Julianus Sasarari menjelaskan, TPB merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertubuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan daerah, akses keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan yang partisipatif.
Pada prinsipnya, TPB sejalan dengan visi Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yaitu terwujudnya Mimika aman, cerdas, damai dan sejahtera.
Dalam SK bupati Nomor 205 tahun 2021 tentang pembentukan tim SDGs merupakan tindak lanjut amanat presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB serta bagian dari proses pelaksanaan RPJMD.
“Pemkab menyadari diperlukan koordinasi kerjasama antara pelaku pembangunan, seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah, sehingga pencapaian SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif,” katanya mewakili Bupati Eltinus Omaleng.
Pelibatan pelaku non pemerintah kata Sasarari juga sejalan dengan prinsip tidak ada satu pihak yang tertinggal, prinsip ini berlaku untuk kedua pihak baik penerima manfaat maupun pelaku pembangunan.
“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyampaikan rancangan draf kedua dari RAD TPB serta meminta masukkan dari OPD terutama jika dirasa masih ada informasi yang perlu ditambahkan dari apaa yang dilakukan masing-masing OPD, yang relevan dengan TPB dan belum masuk dalam rancangan RAD ini,” jelasnya.
Sasarari menambahkan, partisipasi dan kolaborasi semua pihak untuk pembangunan di Kabupaten Mimika demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui TPB.
“Semoga ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Mimika,” tambahnya.
Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan pihaknya sangat mengharapkan partisipasi dari organisasi perangkat daerah terkait.
Karena dokumen TPB ini sangat dibutuhkan untuk melihat kinerja pemerintah dan juga lembaga swasta lainnya.
“Kami butuh data-data dari OPD untuk dimasukkan ke dokumen ini,” katanya.
Dokumen ini kata Yohana sudah harus siap atau lengkap hingga akhir Maret karena di awal April akan dibawa untuk dibahas di Bappenas.
Saat ini pihak swasta yang terlibat aktif dalam TPB ini ialah PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan Freeport.
“Sekarang yang terlibat aktif Freeport dan YPMAK. Freeport ini kan yang paling banyak kerja sama dan bantu kita pemerintah,” katanya.
Tinggalkan Balasan