Mimika Susun Master Plan Pembangunan Ekonomi 2020-2030

MASTER PLAN | Bappeda saat melaksanakan kegiatan penyusunan master plan pembangunan ekonomi Mimika, Kamis (26/11) (Foto: Kristin Rejang/SP)
MASTER PLAN | Bappeda saat melaksanakan kegiatan penyusunan master plan pembangunan ekonomi Mimika, Kamis (26/11) (Foto: Kristin Rejang/SP)

TIMIKA | Pemerintah Kabupate Mimika, Papua melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun master plan pembangunan ekonomi Mimika 2020-2030.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Kamis (26/11) juga diikuti beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Yohanna Paliling mengatakan, maksud dari penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah yaitu untuk menentukan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program bidang pembangunan ekonomi, dalam upaya mempercepat dan menyeimbangkan pembangunan di berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Mimika.

Ia menjelaskan terdapat lima sektor utama yang menjadi strategi dan implikasi investasi perekonomian Kabupaten Mimika, yakni sektor pertanian dan perikanan, sektor konstruksi, sektor jasa lainnya, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estate.

Ada pula sektor penunjang, yakni sektor industri pengolahan, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa perusahaan, dan Sektor pendukung, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pendidikan

Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, Yohana juga menyebutkan harus ada banyak investor berinvestasi di Mimika.

IKLAN-TENGAH-berita

“Beberapa kali investor masuk tapi akhirnya kandas karena banyak faktor, misalnya lahan dari sisi kepemilikan lahan dan hak ulayat yang terlalu lama sehingga investor mundur, ini yang membuat kita lambat, sehingga menjadi pemikiran kita bersama, apa yang harus dilakukan untuk keluar dari permasalahan ini,”jelas Yohana.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Mimika, Syahrial mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka daerah kabupaten memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Prev1 of 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar