Mimika Walkout, Pergeseran Anggaran PON Belum Terbuka dan Tak Sesuai

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng. Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua

JAYAPURA | Rapat koordinasi antara PB PON dan Sub PB PON Kabupaten Mimika, Jumat (05/06/2021) semalam, sekaligus pleno pergeseran program dan anggaran belum mendapatkan titik temu.

Bahkan Ketua Sub PB Mimika Eltinus Omaleng bersama pengurus lainnya memilih walkout meninggalkan rapat tersebut.

Ketua Sub PB PON Mimika Eltinus Omaleng mengatakan awal rapat bersama muspida Papua di kantor Gubernur beberapa waktu lalu hanya menunggu berapa yang akan diberikan kepada kluster Mimika sebagai penyelenggara yakni sebesar Rp500 miliar sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) Sub PB PON Mimika.

“Dan kami punya RKA itu sudah sampaikan sekitar Rp 500 miliar sekian, kalau itu digeser ke Kabupaten Mimika, maka itu semua sukses untuk menjalankan PON. Nah yang sekarang berikut hasilnya itu kita dipanggil untuk penyerahan berita acara menyangkut pergeseran anggaran itu, sehingga kami menggelar rapat koordinasi kemudian kita pleno dan hasil dari  penyerahan administrasi tadi, baru buka satu halaman itu operasional, itu sumber dananya dari mana dan angkanya tidak sesuai dengan harapan kami yang sudah dibuat dan kita ajukan,” kata Omaleng.

“Angka itu tidak dikeluarkan dan hanya kebutuhan operasional sekretariat itu yang Rp78 miliar tambah Rp21 miliar APBD itu tidak jelas. Sama dengan sebelumnya, ini masih tertutup tidak terbuka. Walaupun kita Mimika sudah sangat siap tapi menyangkut PON itu harus terbuka dan kami punya di Kabupaten itu harus diserahkan, bukan seperti begini lagi,” lanjutnya.

Setelah dinilai kurangnya keterbukaan, Sub PB PON Mimika menyatakan tak mau lagi melakukan pleno pergeseran anggaran dan program dari PB PON ke Sub PB PON Kabupaten Mimika. “Cara begini bagaimana kita mau sukseskan PON, makanya kami tidak ikut pleno lagi. Lebih baik angka yang mau dikasih itu berapa banyak, kami tidak mau rapat-rapat lagi, kami sudah bosan mau langsung pergeserannya bukan rapat lagi,” ujarnya.

“Timika tetap siap, tapi kalau tidak sesuai dengan harapan, kami tidak mau lagi dianggarkan lagi di Kabupaten, apalagi pembahasan anggaran APBD sudah lewat, seharusnya kan kalau seperti ini dari awal sudah dikoordinasikan supaya kami bisa pikir-pikir lagi. Jadi kalau sudah tidak anggaran kami mau ambil anggaran dari mana lagi. Jadi kami tunggu kami tidak mau untuk pleno dan lainnya. Anggaran seperti yang kami minta kalau dikasih berarti PON bisa jalan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Sub PB PON Mimika Cecar Tunya mengaku seharusnya kondisi ini dana yang disetujui Rp100 miliar berkaitan dengan operasional, namun harusnya mengarah pada rincian detail operasional.

“Itu yang kami mau lihat dulu dan berkaitan dengan kegiatan di bidang dalam arti kegiatan yang sudah jadi DPA di PB PON itu kan juga yang kita mau lihat. Nah yang sudah muncul itu kan tadi ada Rp21 miliar ditambah Rp78 miliar jadi kita dapat Rp100 miliar tadi. Jadi rincian Rp21 miliar itu kegiatan yang dibidang. Sekarang itu kaitannya dengan keterbukaan bidang-bidang PB PON bahwa kegiatannya itu apa saja yang harus kita lihat dan ditampilkan,” tuturnya.

“Kita dalam proses untuk membuka ini semua, tapi kan pak Ketum langsung melihat situasi ini kalau tidak begini, maka tidak akan dibuka. Supaya nantinya bidang-bidang akan kumpul dan koordinasikan dengan ketua harian supaya dilihat semua kegiatan yang sudah dilakukan,”.

“Nah itu kan tidak akan mungkin sama dengan yang kita ajukan, nanti itu akan disinkronkan lagi, apakah sudah selaras, baru bisa dirasionalkan ulang untuk dilaksanakan. Memang dalam mekanismenya kita lihat secara tata kelola keuangan kita tidak bisa terima karena ini kan sudah bentuk DPA terus digeser dalam operasional yang harus dibuat RKA nya lagi baru penetapan baru dibuatkan lagi DPA nya lagi,” tambahnya.

“Proses ini yang harus dibuat cepat supaya ada penyesuaian, tetapi rupanya dari penyampaian tadi perekapan bidang-bidang PB PON tidak ada keterbukaan. Bagaimana kita mau coba melihat itu sebagai sesuatu yang realistis. Makanya langkah ini yang diambil oleh Pak Ketum. Proses itu kan sudah ada di DPA, pertanyaannya itu kalau memang untuk klaster, harusnya kan diserahkan DPA itu menjadi dalam berita acara pelimpahan kewenangan,” pungkasnya.

Reporter: Vidi
Editor: Batt
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Klemen Tinal dalam Kenangan
Klemen Tinal dalam Kenangan
Baca Juga