MRP Sebut Pemerintah Tak Serius Bangun Papua soal Smelter Freeport

JAYAPURA | Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai pembagunan smelter PT. Freeport Indonesia di luar Papua sebagai bentuk tidak adanya niat baik pemerintah pusat untuk membangun Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib, pada Selasa (19/10/2021), menyatakan benar-benar menyayangkan pabrik pemurnian hasil tambang itu dibangun di Gresik, Jawa Timur.

Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP sudah berjuang untuk mau bangun smelter di Papua yang berlokasi di Pomoka, Timika, namun pemerintah pusat beralasan belum ada infrastruktur memadai di sana.

“Masalah utama pemerintah bilang listrik kita tidak ada, dan waktu itu pusat listrik mau dibangun tenaga air dari muara Paniai yang dibuang ke Kokonao dan itu sudah disurvei dua kali oleh Gubernur Papua dengan pihak pemerintah pusat, pihak perusahaan. Namun tidak ditindaklanjuti,” kata Murib, dilansir suarapapua.com.

Murib mengatakan, bila ditindaklanjuti oleh pusat dan kelistrikan itu dibangun, pasti tahun ini smelter dibangun di Papua. Tetapi, menurut Murib, memang tidak ada niat baik dari pemerintah pusat untuk membangun Papua.

Murib menjelaskan, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berjuang sejak tahun 2013 agar smelter dibangun di Papua. Salah satu mantan pimpinan MRP Mabel dan dirinya juga menjadi saksi hidup perjuangan mereka untuk menyediakan tempat agar dilakukan pembagunan smelter di Timika.

“Perjuangan Lukas Enembe dalam rangka memperjuangkan membangun smelter di Papua, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan baik ketika transisi kepemimpinan ke Jokowi tidak dilanjutkan, malahan smelter dibangun di luar Papua,” lanjut Murib.

MRP, lembaga kultur orang Papua berprinsip dan berharap perusahaan smelter Freeport ini dibangun di Papua karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bila tambang Freeport ada di Papua, pabrik pemurniannya di bawah ke Jawa, kami pikir kebijakan yang diambil pusat atas keragu-raguan Papua dengan minimnya infrastruktur. Namun MRP berharap orang asli Papua diprioritaskan untuk masuk sebagai tenaga kerja,” tegasnya.

editor : Sevianto Pakiding