AGATS | Organisasi Papua Merdeka (OPM) memperingatkan konsekuensi serius kepada Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, usai mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat pada 1 Desember 2020.
OPM yang mengklaim sebagai organisasi induk perjuangan Bangsa Papua telah menyurati Benny Wenda, mengenai beberapa dampak yang dianggap krusial terhadap pemerintahan sementara versi Wenda.
“OPM TPNPB bersama rakyat Papua telah memiliki pengalaman buruk dan menyakitkan semenjak kepemimpinan Anda,” kata Ketua OPM Jeffrey Bomanak dalam pernyataan resmi, Sabtu (5/12).
Jeffrey Bomanak menegaskan, deklarasi (declaration for nothing) pemerintahan sementara atau ‘government-in-waiting’ oleh Wenda tidak diketahui dan sama sekali tidak mewakili perjuangan Bangsa Papua Barat.
“Mekanisme apa anda membentuk pemerintahan sementara, dan Rakyat siapa yang memilih anda sebagai presiden?,” kecamnya.
Ia mengatakan, OPM bersama sayap militernya TPNPB dan rakyat Papua masih tetap konsisten berdasarkan deklarasi 1 Desember 1961, sebagai embrio negara West Papua serta proklamasi 1 Juli 1971 sebagai manifesto negara baru.
“OPM TPNPB telah menolak deklarasi sepihak oleh anda. OPM TPNPB telah mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan anda sejak 01 Desember 2020,” katanya.
Karena itu, OPM memperingatkan agar Benny Wenda segera menyiapkan militer bentukannya yaitu TRWP (Tentara Republik West Papua) dan WPA (West Papua Army) untuk menghadapi konsekuensi terburuk.
“Konsekuensi adalah penambahan dan operasi militer Indonesia berdasarkan deklarasi pemerintah sepihak oleh anda, maka kami mohon anda harus siapkan militer buatan anda,” kata Jeffrey.
- Tag :
- Benny Wenda,
- OPM,
- Papua,
- TPNPB
Tinggalkan Balasan