Pakai Bansos Bayar Tuntutan Warga, Eks Bupati Yalimo Tersangka Dugaan Korupsi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
KONFERENSI PERS | Polda Papua melakukan konferensi pers penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Yalimo periode 2016-2020 berinisial LP. (Foto: Humas Polda Papua)
KONFERENSI PERS | Polda Papua melakukan konferensi pers penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Yalimo periode 2016-2020 berinisial LP. (Foto: Humas Polda Papua)

TIMIKA | Penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua akhirnya menangkap LP, mantan Bupati Yalimo periode 2016-2020 pada Senin 25 Oktober 2021.

Penangkapan LP berdasarkan keterangan Humas Polda Papua yang diterima Seputarpapua.com, Selasa (26/10/2021), terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Yalimo pada tahun 2020.

Penyalahgunaan dana bansos itu terjadi pada 22 Juli 2020, Pemkab Yalimo melakukan pembayaran tuntutan perwakilan masyarakat dengan menggunakan dana Bansos senilai Rp 1 miliar.

Ketika itu di tengah pandemi COVID-19, pemda menetapkan beberapa warga yang positif COVID-19, lalu dilakukan karantina. Namun warga tersebut lari dari karantina dan akhirnya menuntut denda kepada pemerintah.

Dalam pembayaran tuntutan masyarakat tersebut, dinilai tidak sesuai dengan kriteria pemberian dana Bansos yang tertuang dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Dengan demikian, penggunaan Bansos di luar peruntukannya mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1 miliar berdasarkan LHAPKKN dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, dalam kasus tersebut penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka LP berikut 15 orang saksi serta tiga saksi ahli.

“Dari hasil pemeriksaan itu, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara LP berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/145/IX/2021/SPKT Ditreskrimsus tertanggal 20 September 2021,” kata Kamal dalam keterangan Pers Humas Polda Papua.

Selanjutnya, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/08/X/RES.3.1./Ditreskrimsus tertanggal 25 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/07/X/RES.3.1./Ditreskrimsus tertanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan (LHAPKKN) oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua nomor SR-427/PW/26/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, penyalahgunaan pengelolaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2020 Kabupaten Yalimo mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp1 miliar.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomot 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Kuasa hukum tersangka, Iwan Kurniawan Laode, mengatakan kliennya akan mengajukan praperadilan. Iwan heran atas penetapan tersangka terhadap kliennya.

“Selaku pengacara Likiyus Peyon, kami merasa aneh saja penetapan klien kami jadi tersangka,” ujar Iwan di Jayapura, Selasa (26/10/2021), dilansir Detik.com.

Iwan menyebutkan, kliennya baru diperiksa pada Senin (25/10) dan langsung ditahan serta ditetapkan jadi tersangka, kemudian sudah diumumkan ke publik.

Seharusnya, menurut Iwan, Sekda Yalimo dan Kepala Badan Keuangan Daerah Yalimo-lah yang lebih tepat dijadikan tersangka. Sebab, pembayaran dana bansos itu dilakukan oleh Sekda.

“Jadi waktu masyarakat demo menuntut denda di kantor Dinas Kesehatan, yang menghadapi sekda, bukan bupati, tetapi kenapa hanya (eks) bupati yang jadi tersangka,” sesalnya.

“Jadi harusnya yang tersangka dalam kasus ini adalah Sekda, bukan bupati Likiyus Peyon,” tambah Iwan.

Di samping itu, Iwan menyebut banyak hal yang tidak tepat dalam penetapan tersangka ini sehingga pihaknya berencana mengajukan praperadilan.

“Kita mungkin akan mengajukan praperadilan, saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti dulu,” ujarnya.

Reporter: Saldi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Buaya 7 Meter Ditangkap Warga dan Tim SAR usai Terkam Seorang Pria
Buaya 7 Meter Ditangkap Warga dan Tim SAR usai Terkam Seorang Pria
Pria di Timika Dikabarkan Diterkam Buaya, Tim SAR Lakukan Pencarian
Pria di Timika Dikabarkan Diterkam Buaya, Tim SAR Lakukan Pencarian
Jasad Perempuan Tanpa Busana Ditemukan di Bawah Jembatan di Jayapura
Jasad Perempuan Tanpa Busana Ditemukan di Bawah Jembatan di Jayapura
Satpam Palang Pasar Sentral Timika Buntut Pemberhentian Hononer
Satpam Palang Pasar Sentral Timika Buntut Pemberhentian Hononer
Pelajar SMK di Timika Curi Uang Rp40 Juta Beli Sepeda Motor dan Traktir Teman
Pelajar SMK di Timika Curi Uang Rp40 Juta Beli Sepeda Motor dan Traktir Teman
Anak Muda Timika Jadi Pemakai dan Produsen Ganja Sintetis, Polisi Beri Atensi
Anak Muda Timika Jadi Pemakai dan Produsen Ganja Sintetis, Polisi Beri Atensi
Polisi Bongkar Pabrik Ganja Sintetis Milik Pemuda 19 Tahun
Polisi Bongkar Pabrik Ganja Sintetis Milik Pemuda 19 Tahun
Oknum Guru Ngaji di Timika Diduga Cabuli 5 Muridnya
Oknum Guru Ngaji di Timika Diduga Cabuli 5 Muridnya
Kasus Pencurian di Mimika Dominasi Tahun 2021
Kasus Pencurian di Mimika Dominasi Tahun 2021
Pemkab Mimika Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun 2021-Tahun Baru 2022
Pemkab Mimika Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun 2021-Tahun Baru 2022
Baca Juga