Palsu! Surat Tugas dan Surat Edaran Atasnamakan KPK yang Beredar di Papua

Dua Saksi Dipanggil KPK Terkait Korupsi Pekerjaan Subkontraktor Fiktif, Satu Proyek di Papua
Logo KPK

TIMIKA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi beredarnya surat tugas dan surat edaran di wilayah Provinsi Papua yang mengatasnamakan KPK sebagai pihak yang menerbitkan.

Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada seputarpapua.com, Selasa (19/1/2021) sore menjelaskan, surat tugas itu mencantumkan nama dan tandatangan Ketua KPK.

Surat tersebut berisi penugasan kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sedangkan dalam surat edaran, disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat Provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu.

Surat tugas dan surat edaran tersebut, menurut Fikri adalah palsu.

“KPK menyatakan dengan tegas bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran tersebut palsu,” kata Fikri.

IKLAN-TENGAH-berita

Hingga saat ini, kata Fikri, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah, dan juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.

KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggungjawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar.

Prev1 of 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar