JAKARTA | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) beri perhatian terhadap kaum disabilitas.
Kepedulian ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memasukkan kaum disabilitas sebagai kelompok rentan yang wajib di dlindungi.
Salah satu bentuk kepedulian adalah membentuk Desa Inklusif yang fokus melindungi perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kaum disabilitas dan lain-lain.
“Jadi, desa inklusif itu sangat dibutuhkan untuk dikembangkan terus-menerus, karena Desa inklusif adalah miniatur dari kebhinekaan bangsa Indonesia,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.
“Jika memang desa-desa di Indonesia ini memiliki keragaman dan saling menghormati, saling menghargai, saling mengakomodasi dan saling memiliki serta saling berpartisipasi. Maka, betapa indahnya desa kita di Indonesia ini,” sambung Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Desa Inklusif ini seharusnya terus dikembangkan. Kemendes PDTT sendiri telah menggandeng sejumlah kalangan, termasuk Perguruan Tinggi untuk kembangkan program ini.
Saat ini, kata Gus Menteri terdapat 14 desa yang tersebar di 7 provinsi yakni Jawa Tengah, Kaltim, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, Lampung dan Yogyakarta telah menjadi pilot project atau daerah percontohan untuk desa inklusif yang dikembangkan atas kerjasama UGM, Kagama dan Kemendes PDTT.
“Harapan saya desa-desa di Indonesia nanti bisa mereplikasi terhadap desa inklusi yang sudah berhasil di bangun dibentuk dengan tetap senantiasa memperhatikan kearifan lokal masing-masing,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.
Reporter: Mujiono
Editor: Misba Latuapo
Tinggalkan Balasan