Pejabat Tidak Laporkan LHKPN, TPP Tidak Dibayarkan

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Papua Johannes Rettob mengatakan tanggal 31 Maret adalah batas akhir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk diketahui, LHKPN dilapor selain oleh kepala-kepala daerah juga Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD, Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit atau BLUD, Camat,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Lurah dan Auditor atau P2UPD juga Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Wabup LHKPN bisa dilaporkan melalui aplikai E-LHKPN.

Wakil Bupati mengatakan jika sampai tanggal 31 Maret 2022 pejabat belum juga melaporkan LHKPN-nya maka resikonya Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) tidak dibayar atau ditahan.

“LHKPN harus laporkan, jangan lupa. Dari tahun ke tahun selalu susah. Kepada pejabat, tidak melaporkan LHKPN sampai tanggal 31 Maret, semua TPP kita tunda,” kata Wakil Bupati dalam apel pagi di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (7/3/2022).

Selain LHKPN, ia juga memberikan beberapa catatan lainnya yakni penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), laporan keuanga dan lainnya.

“Pimpinan OPD segera menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk membuat laporan supaya kita segera menyusun laporan LAKIP. LAKIP kita dari tahun ke tahun itu selalu nilainya dibawah, karena bapak ibu sekalian tidak pernah menterjemahkan dan menjabarkan secara baik indikator kinerja,” ujarnya.

Wabup juga mengatakan hari ini semua OPD akan menandatangani Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sehingga ia berharap agar semua OPD harus bekerja.

“Sesudah DPA di tandatangan saya berharap semua pengelola-pengelola keuangan PPTK, Bendahara pengeluaran, penerima dan lain-lain sudah di usulkan oleh bapak ibu sekalian sesudah itu lakukan penginputan pada SIRUP segera, dan lakukan pelelangan. Ini bulan ketiga, jangan sampai masyarakat bilang Pemda ini diam-diam saja,” ujarnya.

Wabup mengingatkan agar para pegawai jangan bekerja ketika ada uang.

“Kalau ada uang, DPA sudah ada baru rajin kerja. Jangan kita berpikir identik dengan uang, kalau ada uang kita kerja, kalau tidak ada uang kita masa bodoh. Sebagai ASN, siapkah kita bekerja melaksanakan, melayani masyarakat tanpa uang ? Memang kita sadari bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan (uang), tapi bukan berarti itu menjadi patokan utama untuk kita melakukan kegiatan,” pungkasnya.

penulis : Kristin Rejang
editor : Mish

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan