TIMIKA | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, tahun ini pihaknya akan mengerjakan program perencanaan pembangunan kantor Gubernur sebesar Rp 1,9 miliar.
Anggaran tersebut dikucurkan hanya untuk Survei Investigasi Desain (SID) dan Detail Engineering Design (DED).
SID merupakan proses survei yang dilakukan sebelum penyusunan desain bangunan. Sasaran survei teknis ini adalah untuk mendapatkan data-data, informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi pembangunan pekerjaan konstruksi yang sebenarnya.
Sementara DED merupakan produk dari konsultan perencana, yang umumnya berfungsi dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan, seperti kolam renang, jalan raya, gedung, bendungan, jembatan serta berbagai pekerjaan konstruksi lainnya.
“Dokumen itu kita siapkan lalu kita serahkan dokumennya. Jumlah anggaannya kantor gubernur satu dokumen 1,9 miliar,” jelas Yoga ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/3/2022).
Selain kantor Gubernur Papua Tengah, pihaknya juga membuat perencanaan pembangunan kantor Wali Kota, Kantor Bupati dan Kantor PUPR.
“Semua anggaran (masing-masing) 1,9 miliar,” jelasnya.
Ada juga perencanaan perencanaan instalasi pengelolaan limbah tinja.
“Itu lokasinya di tempat pembuangan sampah, kita baru buat perencanaannya tahun ini, lokasi memang sudah disipakan,” ujarnya.
Selain itu ada juga perencanaan pembangunan kantor Imigrasi Timika. Dimana pihaknya akan membuat perencanaan kemudian dokumennya akan diserahkan ke pihak Imigrasi.
“Kan sudah pernah pertemuan dengan kakanwil kantor yang lama mau dibongkar, jadi dipindahkan katanya di samping kantor DPRD, konsekuensinya tukar guling jadi karena keinginan kita karena kita yang mau pindahkan kantor itu untuk pelebaran jalan, jadi kita yang harus siapkan sehingga itu tanggung jawab Pemda,” ungkapnya.
Semua program tersebut menggunakan dana APBD, dan akan dilakukan beberapa seminar.
“Untuk lokasi-lokasinya ada yang kita sudah tau, seperti kantor PUPR jelas di samping Kantor Pemberdayaan Masyarakat, kalau kantor bupati apakah tetap di kantor bupati lama atau seperti apa kita belum tau, begitu juga kantor walikota dan gubernur, mungkin setelah seminar (SID dan DED) baru kita tau lokasinya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan