“Anggarannya juga ada, dan kemudian sudah ada juga grand design yang sudah ada (disiapkan) inpres-nya,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono juga mengatakan, terkait otsus Papua, pihaknya akan berjuang agar bisa berlanjut untuk 20 tahun ke depan.
Menurut dia, otsus merupakan kepentingan daerah yang masih dibutuhkan di Papua begitu juga Aceh untuk kesejahteraan dan pembangunan.
“Saya mau katakan, kami di DPD, kita akan kawal dan kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk 2021 otsus tetap. Saya berani menyatakan sebagai salah satu pimpinan, (otsus) tetap berjalan di Papua,” tegasnya.
Terkait keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat Papua bahwa otsus dianggap gagal lantaran tidak menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat Papua, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan sudah sangat sering mendengarnya.
Ia mengatakan, ketika dana otsus di drop dalam bentuk dropping ke pemerintah daerah, ada beberapa daerah yang kemudian tidak melibatkan masyarakat dan bahkan tidak transparan, malahan ada yang sulit untuk diperiksa.
Oleh karena itu, semua keluhan-keluhan yang ada berkaitan dengan penyalahgunaan dana otsus sehingga tidak dirasakan masyarakat akan dipelajari, dan berharap ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang sama.
“Nanti kita coba pelajari. Kemungkinan misalnya, pendampingan kepada pemerintah daerah untuk langsung ke gereja, kelompok pemuda atau LSM dan sebagainya. Yang penting semua bisa dipertanggung jawabkan dan wujudnya nyata dana itu,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan