Pemilik Hak Ulayat Jalan Hamadi-Holtekamp Tuntut Ganti Rugi Ratusan Miliar

Pertemuan antara pemilik hak ulayat Jalan Hamadi-Holtekamp dengan Pemprov Papua di Kantor DPRD Kota Jayapura. (Foto: Musa/ Seputarpapua)
Pertemuan antara pemilik hak ulayat Jalan Hamadi-Holtekamp dengan Pemprov Papua di Kantor DPRD Kota Jayapura. (Foto: Musa/ Seputarpapua)

JAYAPURA | Pemilik hak ulayat lahan Jalan Hamadi-Holtekamp, Kota Jayapura, Papua, menuntut pembayaran ganti rugi nyaris mencapai Rp400 miliar.

Hal ini disampaikan pemilik hak ulayat dalam pertemuan tertutup dengan Pemerintah Provinsi Papua di Kantor DPRD Kota Jayapura, Rabu (9/8/2023).

Mewakili suku lainnya, Steven Sembra mengatakan, 109 orang mempunyai hak atas ganti rugi kepemilikan lahan yang sudah digunakan membangun jalan Hamadi-Holtekamp.

“Kita tuntut segera membayar hak ulayat kami, itu saja. Yang lain-lain kan tidak. Kan sudah ada putusan ngapain kita mau bertengkar lagi putusan itu,” kata Steven Sembra usai pertemuan.

Dia pun meminta kepada pemprov untuk segera membayar ganti rugi lahan sesuai dengan nama dari masyarakat yang berhak.

“Yang harus diikuti dan dibayar sesuai dengan masyarakat yang ada nama-nama dalam surat keputusan tersebut. Kurang lebih ada 109 orang yang punya hak punya dusun kurang lebih dari jembatan sampai holtekamp itu kurang lebih 9.000 meter persegi,” katanya.

Berdasarkan hasil pertemuan, Steven mengaku pemprov bakal membayar ganti rugi tersebut. Hanya saja, tidak diberi kepastian kapan pembayaran dilakukan.

“Menurut saya, gubernur selesaikan cepat dan perlu juga pembayaran harus di percepat tapi belum tahu. Ketika PLH Gubernur Papua turun terus bagaimana nanti orang baru lagi, kita baru? Jadi akan tetap di palang-palang terus sampai kapan. Kalau belum dibayar ya ditutup saja,” katanya.

Ketika ditanya soal pernah jalan Hamadi-Holtekamp dibayar sebesar Rp 23 miliar, Steven mengaku, sudah pernah dibayarkan hanya berupa kompensasi.

“Memang sudah dibayar namun itu berupa panjar kompensasi, tapi kan hasilnya per meter belum ditentukan,” ujarnya.

Sementara itu, Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan hanya akan membayarkan kepada pemilik ulayat sesuai ketentuan.

“Kita mulai dengan yang bisa kita selesaikan dulu. Pertama itu mungkin dari ibu Meraudje dulu setelah selesai kita lihat yang lain. Jadi Nanti secara teknis Sekda dan seluruh TAPD bersama tim pengadaan tanah provinsi dan juga ditambah dengan kuasa hukum kita untuk menyelesaikan,” katanya.

Advertisements

Terkait kapan waktu penyelesaian proses pembayaran, kata Rumasukun bakal diselesaikan lebih cepat.

“Saya kira lebih cepat diselesaikan lebih baik,” tambah dia.

penulis : Musa
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan