TIMIKA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi, Papua Selatan memberikan jaminan perlindungan sosial kepada 4.800 orang yang terdiri dari 2.800 pegawai honorer dan 2.000 masyarakat pekerja rentan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menggunakan alokasi pembiayaan daerah.
Perlindungan sosial itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Mappi dengan BPJS Ketenagakerjaan Merauke yang ditandatangani Pj Bupati Mappi Michael R. Gomar dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke, Alamsyah Ali, pada Kamis 9 Maret 2023 yang disaksikan Wakil Ketua II DPRD Mappi, Sekda Mappi, pimpinan OPD dan tokoh agama di Kabupaten Mappi.
Pj Bupati Mappi dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, kerjasama ini sudah dijajaki sejak tahun 2022 dan baru terwujud di tahun 2023. Ia mengatakan program ini membutuhkan proses, pemikiran, dan kemampuan keuangan daerah.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kepada Masyarakat dan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023 yang mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan jaminan sosial kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Mappi bersama BPJS Ketenagakerjaan menandatangi MoU untuk memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat pekerja rentan, yaitu jaminan keselataman kerja dan jaminan kematian dengan iuran perbulan yang tidak besar, tetapi manfaat yang diterima masyarakat sangat baik.
Melihat manfaatnya itu, Pj Bupati Mappi melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan alokasi anggaran melalui dana intensif fiskal atas pencapaian kinerja APBD tahun 2022. Yangmana sesuai ketentuan, pengunaannya diproritaskan kepada empat bidang, yakni pembangunan infrastruktur, perlindungan jaminan sosial, pengembangan dunia usaha/UMKM dan pembukaan lapangan kerja.
Sebanyak 4.800 orang pegawai honorer dan masyarakat pekerja rentan didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh Pemkab Mappi dengan diikutkan dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Masyarakat pekerja rentan sebanyak 2000 orang itu terdiri dari tukang ojek, buruh bangunan, pedagang atau pelaku UMKM mama-mama Papua, kelompok sanggar, sopir angkutan umum, petani, nelayan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
Pj Bupati meminta pimpinan OPD teknis untuk secepatnya melakukan pendataan secara detail kepada masyarakat pekerja rentan yang ditentukan sesuai kategori.
“Program perlindungan jaminan sosial kepada PKD atau Honorer dan masyarakat pekerja rentan dapat benar-benar di programkan dan didata secara detail, supaya BPJS Ketenagakerjaan bisa segera melakukan penginputan,” kata Pj Bupati.
Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke, Alamsyah Ali mengatakan, inisiatif dari Pj Bupati menurutnya merupakan bentuk apresiasi bagi BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Alamsyah.
“Memang selama ini masyarakat telah mengikuti program JKN melalui BPJS Kesehatan, tetapi program JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan belum ada kerjasama, dan masyarakat Mappi belum terlayani oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola empat sampai lima program jaminan sosial, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun,” imbuhnya.
Alamsyah berharap, hubungan kerjasama antara Pemkab Mappi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat pekerja rentan dapat berjalan dengan baik.
Tinggalkan Balasan