Pemkab Mimika dan BKKBN Evaluasi RTL Audit Kasus Stunting di Mimika

Foto bersama usai pembukaan Evaluasi RTL Audit Kasus Stunting. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)
Foto bersama usai pembukaan Evaluasi RTL Audit Kasus Stunting. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dan BKKBN mengadakan evaluasi rencana tindak lanjut (RTL) audit kasus stunting bersama stakeholder terkait di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (24/11/2022).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Mimika, Maria Rettob dalam sambutannya mengatakan, salah satu isu penting dalam upaya peningkatan kualitas penduduk saat ini adalah permasalahan tingginya prevalensi stunting.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis, dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang di bawah standar.

Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia, tahun 2021 angka prevalensi stunting Indonesia adalah 24,4 persen.

Hasil studi yang sama menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting Provinsi Papua tercatat berada di angka 29,5 persen, sementara angka prevalensi stunting Kabupaten Mimika adalah 31,5 di tahun 2021.

“Berarti masih tinggi. Pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” Kata Maria.

Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

Identifikasi risiko pada audit kasus stunting adalah potensial menemukan penyebab atau mengetahui langsung dan risiko-risiko tidak langsung terjadinya stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita.

Audit kasus stunting dilakukan melalui pelaksanaan empat kegiatan audit yaitu, pembentukan tim, pendampingan, diseminasi dan tindaklanjut manajemen.

“Pelaksanaan audit kasus stunting di Mimika juga saat ini telah berjalan. Besar harapan saya pelaksanaan audit kasus stunting menjadi faktor kunci dalam upaya kita menurunkan prevalensi stunting di Mimika,” tuturnya.

Ia berharap, segala prosedur pelaksanaan audit kasus stunting dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang spesifik dan menjadi solusi dari permasalahan kasus stunting yang terjadi di Mimika.

Sementara, Koordinator Manager Satgas Penurunan Stunting Provinsi Papua, Mochamad Sodiq mengatakan, audit stunting merupakan akhir dari kegiatan dan untuk menentukan terkait dengan percepatan penurunan prevalensi stunting yang ada di Mimika.

“Persoalan stunting wajib semua OPD terkait untuk ikut serta menganggarkan dan merencanakan terkait dengan percepatan penurunan stunting di Mimika,” kata Mochamad.

Ia menambahkan, ada delapan aksi yang harus dilakukan, yaitu analisis situasi dalam rangka menentukan lokus, fokus kampung yang akan disasar, kedua perencanaan dan penganggaran oleh Pemda Mimika.

Aksi ketiga rembuk stunting dalam rangka menyepakati bersama apa yang telah direncanakan, aksi keempat regulasi pembentukan peraturan bupati, aksi kelima pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada kader-kader, manajemen data sampai aksi kedelapan regio kinerja.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Anya Fatma
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.