Pemkab Mimika Keluarkan Tiga Regulasi Penghapusan Denda Pajak

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)
Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengeluarkan regulasi terkait keringanan pembayaran pajak bagi wajib pajak di wilayah itu.

“Regulasi ini sebenarnya ada tiga. Peraturan bupati,
SK bupati dan dua regulasi itu diantar melalui Surat Edaran bupati,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah kepada SeputarPapua.com, Senin (16/8/2021).

Dwi menjelaskan, Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2021 tentang pemberian penghapusan sanksi administrasi denda pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat bencana non alam pandemi Covid-19 di Kabupaten Mimika.

Artinya, apabila wajib pajak membayar pajak sampai batas bulan November tahun 2021 dan kebetulan ada denda misalnya dari tahun 2016, maka dendanya dihapus.

“Ini penghapusan denda seluruh pajak daerah” kata Dwi,”

10 pajak daerah diantaranya Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, PBB-P2, BPHTB, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan logam dan Pajak parkir.

Khusus untuk PBB, jatuh tempo untuk tahun ini nanti pada bulan November.

“Kecuali PBB, tahun ini kan jatuh tempo nanti November, jadi kalau dia bayar bulan sekarang yang dihapuskan dendanya tahun 2020 kebawah, 2021 kan belum jatuh tempo belum ada denda,” jelas Dwi.

Sementara SK Bupati nomor 23 tahun 2021 memberikan keringanan berupa perpanjangan tanggal jatuh tempo,

“Jadi dari bulan Oktober kita mundurkan ke November,” katanya.

Lanjutnya, untuk Surat Edaran sendiri juga berisi dua regulasi sebelumnya dan juga pengurangan pajak bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan disesuaikan dengan perda terkait pajak dimaksud,

Dalam Perda tersebut ada peraturan tentang memberikan keringanan pajak daerah dan tentu disesuaikan dengan SOP masing-masing,

“Jadi kita tidak langsung mengurangi, tapi kalau misalnya ada hotel misal sudah mau bangkrut, mau tutup, kemudian mereka keberatan dengan pajaknya mereka bisa mengajukan itu,” jelas Dwi.

Pengajuan tersebut ditujukan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Bapenda terkait pengurangan atau pembebasan pajak, nantinya akan ada tim pada bidang pajak yang akan melihat.

“Nanti kami sesuai SOP, misal restoran mana, kita lihat di pajak restoran, bahwa dikatakan perlu dibantu ya dibantu,” tuturnya.

Reporter: Kristin Rejang
Editor: Mish
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Protokol Kesehatan Bandara Timika saat PON XX Papua 2021
Protokol Kesehatan Bandara Timika saat PON XX Papua 2021
Kisah Yulius Uwe - Pemegang Rekor Dasalomba Indonesia
Kisah Yulius Uwe - Pemegang Rekor Dasalomba Indonesia
Jelang PON XX Papua, Infrastruktur Kelistrikan di Mimika Rampung 100 Persen
Jelang PON XX Papua, Infrastruktur Kelistrikan di Mimika Rampung 100 Persen
Satu-satunya di Indonesia, GOR Biliar Timika Siap Dipakai pada PON XX Papua 2021
Satu-satunya di Indonesia, GOR Biliar Timika Siap Dipakai pada PON XX Papua 2021
Melihat Kemegahan GOR Futsal di Mimika Jelang PON XX
Melihat Kemegahan GOR Futsal di Mimika Jelang PON XX
Polisi dan Tim Medis di Timika Suntik Vaksin Pelaku Usaha di Tempat Jualan
Polisi dan Tim Medis di Timika Suntik Vaksin Pelaku Usaha di Tempat Jualan
Si Jago Merah Hanguskan 8 Ruko di Timika
Si Jago Merah Hanguskan 8 Ruko di Timika
Turnamen Bola volly Distrik Mimika Baru Memperingati HUT ke 76 Kemerdekaan RI
Turnamen Bola volly Distrik Mimika Baru Memperingati HUT ke 76 Kemerdekaan RI
Freeport Gelar Upacara HUT RI di Tembagapura, Presdir: Mari Merawat Indonesia
Freeport Gelar Upacara HUT RI di Tembagapura, Presdir: Mari Merawat Indonesia
4 Tahun Seputar Papua Menggoreskan Tinta
4 Tahun Seputar Papua Menggoreskan Tinta
Baca Juga