Pemkab Mimika Susun Perbup ASN dan Honorer Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Yulianus SasarariFoto: Kristin Rejang/Seputarpapua

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua saat ini tengah menyusun skema keikutsertaaan ASN dan Tenaga Honorer dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini merupakan implementasi dari Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika.

Dimana salah satu point dalam perda tersebut adalah mengusulkan kepada Bupati Mimika untuk mendaftarkan tenaga kerja honorer atau ASN diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui Tim Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini sedang disusun Peraturan Bupati sebagai landasan untuk melaksanakan perda tersebut termasuk skema pembayarannya.

Ketua Tim Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan Program Jaminan BPJS ketenagakerjaan yang juga Asisten 1 Setda Mimika, Yulianus Sasarari, pihaknya harus mengumpulkan pimpinan – pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan skema pembayarannya seperti apa.

“Misalnya khusus ASN, apakah dipotong langsung dari gaji, kemudian tenaga honorer pemotongnya seperti apa. Jadi kami sementara susun perbup dulu skemanya seperti, terutama soal pembayarannya,” kata Yulianus kepada wartawan, Kamis (18/2/2021)

Kata dia, keikutsertaan ASN dan Tenaga Honorer dalam BPJS Ketenagakerjaan harus disosialisasikan terlebih dahulu.

Untuk itu, tim akan melakukan pertemuan dengan para pimpinan OPD untuk membahas skema yang tepat sebelum dituangkan dalam Perbub.

Sebelumnya, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan terkait Perda nomor 4 Tahun 2019, untuk PNS tidak ada masalah karena pembayarannya bisa dialokasi dari beberapa program seperti Dana Koperasi atau Bapertarum.

“Kalau untuk honorer ini ada dua opsi, opsi pertama dipotong gaji. Ini didalam Perda sudah ada jadi harus dilaksanakan, opsi kedua nanti tergantung APBD kita, dan tergantung juga DPRD dan pihak lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan memang tidak wajib namun manfaatnya sangat luar biasa.

“Kalau saya sih sebagai honorer saya mau ikut, bila perlu saya daftar sebagai peserta mandiri,” tuturnya.

Reporter: Kristin Rejang
Editor: Batt
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Berita Terkait
Baca Juga