Pemprov Papua Hitung Biaya Bantuan Relokasi Warga di Kawasan Stadion Lukas Enembe

RAPAT | Suasana rapat oleh Pemprov Papua hitung biaya bantuan relokaso warga di kawasan Stadion Lukas Enembe.
RAPAT | Suasana rapat oleh Pemprov Papua hitung biaya bantuan relokaso warga di kawasan Stadion Lukas Enembe

JAYAPURA | Pemerintah Provinsi Papua saat ini sedang menghitung biaya bantuan relokasi terhadap 12 Kepala Keluarga yang berada di sekitar kawasan Stadion Lukas Enembe PON XX dan Peparnas XVI di Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Alex Kapisa usai melakukan rapat bersama tim gabungan di Istora Papua Bangkit, Sabtu (12/12), mengatakan bahwa Gubernur Papua telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tim relokasi warga yang tinggal di sekitar Venue PON Kampung Harapan.

“Kami baru selesai rapat dan memutuskan beberapa indicator yang akan kita pakai untuk menghitung bantuan untuk relokasi warga yang ditinggal di kawasan venue PON,” kata Alex Kapisa.

Menurutnya, dalam relokasi warga tidak ada ganti rugi, namun bentuknya adalah diberikannya bantuan dengan perbedoman pada beberapa indikator yang telah disepakati bersama.

“Ada indikator yang dipakai untuk menghitung secara pasti biaya bantuan pemindahan 12 KK yang berada di kawasan pembangunan venue PON di Kampung Harapan. Kami sementara hitung, harapan kami secepatnya bisa rampung dan bisa direlokasi,” ujarnya.

Dirinya mengharapkan, relokasi tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebab, Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan pekerjaan penataan kawasan yang menjadi tugas untuk sukseskan PON XX dan Peparnas XVI Papua.

IKLAN-TENGAH-berita

Alex mengaku, dalam SK Gubernur tersebut, tim relokasi warga diketuai oleh Sekda Papua, Kepala BKAD, Dinas PUPR, Inspektorat, Bappeda dan Dinas Olahraga dan Pemuda Papua.

“Kami sudah sepakati dan pembagian tugas, Dinas PU akan menghitung bangunannya, dan Dinas Olahraga bersama SKPD lainnya mengitung nilai sosial dan psikologinya. Contohnya nilai sosial dan psikologi yang dihitung seperti PNS yang sudah tinggal puluhan tahun di tempat tersebut atau tanaman yang harus kita ikut hargai, itu kita akan hitung semuanya,” tuturnya.

Prev1 of 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar